JAKARTA (Jatengreport.com) – Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk mendukung penuh program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang diberikan kepada masyarakat yang sedang merayakan ulang tahun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D., mengungkapkan bahwa program ini bertujuan menjaga kesehatan masyarakat sekaligus memanfaatkan potensi bonus demografi Indonesia.

Dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/1/25), Mendagri menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk keberhasilan program ini.

"Program PKG tidak akan optimal jika hanya mengandalkan pemerintah pusat. Pemda perlu ikut terlibat untuk mendukungnya," ujar Tito Karnavian.

Menurut Mendagri, program ini bukan hanya untuk menjaga kesehatan, namun juga untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sesuai dengan program Asta Cita yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

PKG menjadi langkah strategis dalam membangun masyarakat yang sehat, cerdas, dan produktif.

Tito Karnavian juga menambahkan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah, yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program PKG di tingkat daerah.

Surat tersebut mencakup arahan terkait kegiatan, program, dan anggaran yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah.

Tidak hanya kepala daerah, Mendagri juga menggarisbawahi peran penting organisasi perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan program ini. 
Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diharapkan berkoordinasi untuk mendukung aspek teknis program PKG.

Mendagri menambahkan, agar program ini berjalan sukses, kepala daerah diminta untuk segera menggelar rapat khusus guna menindaklanjuti pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ini di wilayah masing-masing.

Program ini, menurutnya, akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi kesehatan masyarakat, sehingga kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran dapat diterapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

"Dengan peta kondisi kesehatan yang dihasilkan, kita dapat mengambil langkah kebijakan yang lebih efektif," tutup Mendagri.

Pemerintah berharap program PKG ini akan menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, seiring dengan upaya pemerintah dalam mempersiapkan Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi yang sedang berlangsung.