JAKARTA (Jatengreport.com) – Komisi III DPR RI resmi menunjuk Komisaris Jenderal (Komjen) Setyo Budiyanto sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2024-2029. Pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting dalam rapat pleno di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (21/11/2024).

Setyo Budiyanto berhasil meraih dukungan mayoritas dengan 45 suara sebagai Ketua KPK, mengungguli kandidat lain seperti Johanis Tanak yang memperoleh dua suara, dan Fitroh Rohcahyanto dengan satu suara. Dalam perolehan suara untuk posisi pimpinan KPK secara keseluruhan, Setyo mengantongi 46 suara.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan mekanisme pemilihan ini diambil berdasarkan kesepakatan bersama delapan fraksi yang hadir dalam rapat pleno.

“Karena ini menyangkut orang per orang, kami sepakat menggunakan suara terbanyak agar setiap anggota dapat menyampaikan pilihannya secara bebas,” ujarnya.

Dalam rapat pleno yang memenuhi kuorum tersebut, anggota Komisi III diminta untuk memilih lima calon pimpinan KPK dan lima anggota dewan pengawas (dewas). Para anggota langsung menandai pilihan mereka untuk Ketua KPK di lembar suara.

Hasil voting menunjukkan lima nama yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon pimpinan KPK, yaitu:

1. Setyo Budiyanto : 46 suara  
2. Johanis Tanak : 48 suara  
3. Fitroh Rohcahyanto : 48 suara  
4. Agus Joko Pramono : 39 suara  
5. Ibnu Basuki Widodo : 33 suara  

Selain memilih pimpinan KPK, Komisi III juga memilih anggota dewan pengawas KPK. Mekanisme voting ini disepakati untuk memastikan transparansi dan menghormati hak suara setiap anggota parlemen.

Setyo Budiyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Pertanian, diharapkan membawa angin segar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dengan dukungan penuh dari DPR, Setyo diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan keberanian dalam memimpin KPK.

Pengangkatan Setyo menandai babak baru bagi lembaga antirasuah ini, yang terus diharapkan menjadi garda terdepan dalam memerangi praktik korupsi di tanah air.