JAKARTA (Jatengreport.com) - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP Hendrar Prihadi menerima Audiensi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Gedung LKPP, Selasa (1/11).

Didampingi oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta ini, Kepala LKPP menerima audiensi yang dilakukan dalam rangka membahas Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun - Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Hadir dalam audiensi tersebut, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Bambang Pardede, perwakilan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan perwakilan dari Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera.

Pada kesempatannya, Kepala LKPP menyambut hangat kunjungan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

“Pada prinsipnya LKPP terbuka untuk menerima siapa saja yang hendak datang untuk berkonsultasi, baik dari Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, maupun dari unsur penyedia/pihak swasta. Tujuannya agar proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Kepala LKPP.

Dalam audiensi tersebut, Inspektorat Pemerintah Sumatera Utara menyampaikan isu-isu yang dihadapi pada pelaksanaan paket tersebut.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Setya Budi Arijanta mengingatkan, bahwa kondisi lapangan yang selalu dinamis harus menjadi pertimbangan dalam perencanaan kontrak sehingga mampu memitigasi risiko yang muncul kemudian, baik dari segi pekerjaan maupun sisi hukum.

“Resiko - resiko yang muncul harus dapat menjadi pertimbangan ketika survey dilakukan oleh penyedia, sehingga dengan demikian pertimbangan cara pembayaran dapat diputuskan, perhitungan - perhitungan lainnya dapat dipertimbangkan” kata Setya dalam diskusi yang berlangsung hangat di lantai 10 gedung LKPP. (BDP)