JAKARTA (Jatengreport.com) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan kerjasama percepatan proses pengadaan di KKP terutama belanja PDN dan UMK.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengatakan, pertemuan dengan Menteri KKP adalah terkait keinginan Kementerian KKP untuk melakukan percepatan proses pengadaan di KKP terutama belanja PDN dan UMK.

"Kami menjalin komunikasi yang baik, pak Menteri menyampaikan ingin melakukan percepatan proses pengadaan dengan secara transparan, terutama untukmenggenjot aktivitas pengadaan yang lebih pro penggunaan PDN dan UMK,” ujar Hendi saat melakukan kunjungan kerja yamg diterima langsung Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, di Jakarta, Senin (31/10).

Hendi dalam kunjungannya didampingu, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Gatot Pambudhi Poetranto dan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Setya Budi Arijanta,

Menurutnya, LKPP akan terus mendukung dan memantau upaya tersebut. Ia bahkan melihat KKP sudah berupaya untuk lebih banyak memasukkan produk ke dalam Katalog Elektronik Sektoral KKP.

Namun, ia juga mendorong agar KKP lebih banyak lagi menjaring pelaku UMK dan produk PDN ke dalam Katalog Sektoral.

"Di dalam Katalog Sektoral mereka saya lihat ada hampir 1.400 produk yang tayang. Saya rasa dengan banyaknya produk yang tersedia akan semakin memudahkan kita untuk memilih produk yang berkualitas dan sesuai kemanfaatannya," ujarnya.

LKPP dan KKP sebelumnya, telah melakukan pertemuan untuk menggenjot realisasi penggunaan PDN di lingkup KKP pada september silam. Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Utama LKPP mengungkapkan bahwa  dorongan belanja PDN dan UMK-Koperasi dilakukan LKPP seiring dengan pemberian kemudahan penayangan produk katalog elektronik kepada para pelaku usaha dalam negeri.

“Penyederhanaan tahapan penayangan produk pada katalog elektronik dapat mempermudah proses onboarding pelaku usaha ke dalam Katalog Elektronik Setoral KKP. Nantinya pelaku usaha binaan/mitra KKP dapat langsung ikut serta dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui katalog sektoral KKP.” Kata Robin saat melakukan kunjungan pertamanya ke kantor KKP.

Gatot menambahkan kemudahan penayangan produk pada katalog elektronik harus diimbangi dengan dukungan dan dorongan membeli produk dalam negeri oleh pemerintah dalam hal ini K/L/PD.