SEMARANG (Jatengreport.com) – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono, menyampaikan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Jawa Tengah.

Dalam pernyataannya, Ferry Wawan Cahyono meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memantau ketat netralitas ASN agar proses demokrasi yang adil dan transparan dapat terwujud.

Menurut Ferry, keterlibatan ASN dalam politik praktis tanpa menjaga netralitas dapat mengancam prinsip-prinsip dasar demokrasi dan menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik.

"Netralitas ASN adalah fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proses pemilihan. Bila ASN tidak netral, mereka bisa mempengaruhi jalannya Pilkada secara tidak adil, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan menggerus kredibilitas demokrasi," tegas Ferry, di Semarang baru-baru ini.

Ferry juga menekankan bahwa Bawaslu memiliki peran vital dalam mencegah dan mengatasi potensi penyimpangan tersebut. Ia mendesak Bawaslu untuk mengambil langkah-langkah tegas jika ditemukan adanya pelanggaran netralitas oleh ASN.

"Kami berharap Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas pasif, tetapi juga proaktif dalam memantau dan menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Ini penting agar Pilkada berlangsung sesuai dengan prinsip jujur dan adil," imbuhnya.

Ferry menambahkan, menjaga netralitas ASN bukan hanya tanggung jawab individu ASN itu sendiri, tetapi juga pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk partai politik.

Ia menyebut bahwa sering kali ASN menjadi objek politisasi oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam Pilkada. Hal ini harus dihentikan agar ASN tidak terjebak dalam praktik politik yang dapat mencederai peran mereka sebagai pelayan publik.

"Sangat penting bagi seluruh pihak untuk tidak menarik-narik ASN ke dalam kepentingan politik praktis. Mereka seharusnya bekerja secara profesional dan fokus pada pelayanan publik, bukan terlibat dalam kepentingan politik calon tertentu," kata Ferry.

Ia pun mengapresiasi langkah Bawaslu selama ini yang telah aktif memberikan sosialisasi dan edukasi kepada ASN mengenai pentingnya netralitas dalam setiap tahapan pemilu.

"Kami mendukung penuh upaya yang dilakukan Bawaslu dalam memberikan bimbingan dan pengawasan kepada ASN. Namun, ke depan perlu ada pengawasan yang lebih ketat agar mereka tetap berada dalam koridor netralitas," lanjutnya.

Sebagai salah satu partai politik yang memiliki kepentingan dalam Pilkada, Ferry menegaskan bahwa Partai Golkar berkomitmen untuk tidak melibatkan ASN dalam politik praktis.

Menurutnya, politik yang sehat adalah ketika semua pihak, termasuk ASN, bermain sesuai dengan aturan yang ada.

“Kami di Partai Golkar sangat menghargai peran ASN sebagai tulang punggung birokrasi yang netral dan profesional. Dalam kompetisi Pilkada, Partai Golkar akan selalu mendukung prinsip fair play dan menghormati aturan main yang ada. Kami tidak ingin ASN dilibatkan dalam kegiatan politik praktis yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan merusak jalannya demokrasi,” kata Ferry.

Dengan Pilkada yang semakin dekat, berbagai isu terkait pelanggaran netralitas ASN kerap menjadi sorotan, dan Bawaslu diharapkan dapat bekerja ekstra keras untuk mengawasi hal ini.

Ferry menekankan bahwa Pilkada harus menjadi ajang yang murni demokratis, di mana rakyat bisa memilih pemimpin yang terbaik tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang seharusnya netral.

Menghadapi tahun politik yang penuh dengan dinamika, Ferry berharap bahwa ASN di seluruh Jawa Tengah dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, dan menjauhkan diri dari segala bentuk godaan politik.

"ASN adalah pilar penting dalam menjaga keutuhan dan kestabilan birokrasi. Mereka harus menjadi contoh dalam menjaga netralitas dan profesionalisme di tengah tantangan Pilkada," tuturnya.

Selain itu, Ferry mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga suasana Pilkada yang kondusif, serta mematuhi seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

"Mari kita ciptakan Pilkada yang bersih, transparan, dan berintegritas di Jawa Tengah. Itu semua bisa tercapai jika ASN, masyarakat, dan seluruh elemen politik mematuhi aturan dan menjaga komitmen bersama demi kebaikan demokrasi kita," pungkasnya.

Pilkada 2024 di Jawa Tengah diprediksi akan menjadi salah satu ajang politik yang paling dinamis, dengan banyak kandidat yang siap bersaing.

Oleh karena itu, peran Bawaslu dalam memastikan keadilan dan netralitas, terutama dalam pengawasan ASN, menjadi sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi di provinsi ini. (Adv)