JAKARTA (Jatengreport.com) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kemungkinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merapat ke dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden terpilih.

"Ditanyakan kepada presiden terpilih, kewenangan itu hak prerogatif presiden," kata Jokowi usai bertemu dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2024).

Isu ini mencuat menyusul rencana pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang diperkirakan akan berlangsung sebelum pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

"Pertemuan Ibu Ketua Umum dengan Bapak Prabowo presiden terpilih ini hanyalah menunggu momentum hari-hari. Karena pelantikan tanggal 20 Oktober sudah di depan mata kita bersama," ujar Ketua DPP PDIP Said Abdullah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).

Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, menanggapi potensi pertemuan tersebut sebagai indikasi PDIP bisa saja masuk ke dalam kabinet Prabowo-Gibran. Namun, Puan menegaskan bahwa kepastian ini baru bisa dipastikan setelah pertemuan tersebut dilangsungkan.

"Semuanya tidak ada yang tidak mungkin, mungkin saja," kata Puan di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2024).

Dengan demikian, prospek bergabungnya PDIP ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran masih menunggu hasil dari pertemuan strategis antara Prabowo dan Megawati yang akan datang.