SEMARANG (Jatengreport.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan surat edaran penting yang menekankan langkah-langkah kesiapsiagaan bagi seluruh instansi dan masyarakat terkait ancaman megathrust, yang berpotensi menyebabkan gempa bumi dan tsunami. 

Surat Edaran Nomor 360.0/2094, tertanggal 28 Agustus 2024, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno. Langkah ini diambil sebagai respons atas informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai zona megathrust di Indonesia.

“Kita sudah melakukan mitigasi. Setelah mendapat info dari BMKG, kita langsung membuat surat edaran ke kabupaten/kota agar melakukan mitigasi,” ujar Sumarno usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Jumat (30/8).

Surat edaran ini menginstruksikan seluruh instansi dan warga untuk lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya bencana akibat adanya seismic gap, terutama di wilayah zona megathrust Pantai Selatan Jawa Tengah. Beberapa kabupaten di Jawa Tengah yang berada di garis depan zona ini, seperti Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri, diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan mereka.

Sumarno juga menyampaikan bahwa seluruh instansi terkait diminta untuk melakukan pengecekan kembali terhadap alat peringatan dini, sistem komunikasi kebencanaan, dan memastikan ketersediaan tempat-tempat evakuasi yang aman dan bebas dari bencana. Selain itu, penting untuk memastikan ketersediaan papan informasi, rambu-rambu, serta arah evakuasi yang memadai, khususnya di wilayah Pantai Selatan Jawa Tengah.

Pemerintah kabupaten/kota juga diharapkan dapat meningkatkan edukasi, sosialisasi, dan literasi kepada masyarakat, serta mengadakan simulasi penyelamatan diri saat terjadi gempa bumi dan tsunami. Ini dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana.

Di samping itu, koordinasi kesiapan mekanisme kedaruratan juga perlu ditingkatkan, termasuk melaksanakan simulasi rencana kontingensi menghadapi ancaman bencana dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Pemprov Jateng juga menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dengan BMKG, terutama dalam hal informasi cuaca dan aktivitas seismik di zona megathrust di wilayah masing-masing, serta pemantauan secara berkala melalui website maupun media lainnya.

“Kami berharap ancaman ini tidak terjadi, namun jika terjadi, kita harus siap menghadapinya,” tutup Sumarno.