JAKARTA (Jatengreport.com) - Presiden Jokowi telah meletakkan pondasi untuk pembangunan berskala besar jangka panjang di Papua melalui dua pendekatan, yakni pendekatan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kedua pendekatan ini telah dilakukan selama masa pemerintahan Jokowi dan diharapkan menjadi dasar pembangunan di Bumi Cendrawasih yang berkelanjutan.

Deputi V Bidang Keamanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani berharap pemerintah daerah di Papua melanjutkan dasar yang telah dibangun ini dengan terus mendekatkan diri dan membangun pola komunikasi dua arah dengan seluruh masyarakat Papua.

Jaleswari juga mengatakan bahwa pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat harus dikedepankan.

“Di samping itu, yang terpenting adalah bagaimana pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat, terus dikedepankan,” ujarnya.

Presiden Jokowi selalu menegaskan bahwa paradigma nasional saat ini adalah Indonesiasentri, bukan Jawa atau Sumatrasentris.

Ini dibuktikan oleh Jokowi yang telah melakukan kunjungan ke Papua sebanyak 15 kali untuk memantau secara langsung pembangunan di sana.

“Kunjungan Bapak Presiden sudah sampai 15 kali ke Papua. Itu penting karena Kepala Negara melihat berdasarkan data dan fakta,” kata Jaleswari.

Jokowi melakukan pendekatan infrastruktur dari mulai hal yang paling dasar, dari sektor pendidikan hingga pelayanan kesehatan. Ini adalah komitmen pemerintahan Jokowi untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di Papua dan Papua Barat.

Komitmen kuat dan pembangunan di Papua didukung juga dengan Instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua barat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Papua bukan sekedar retorika.

“Komitmen itu bukan sekedar retorika, tapi beliau hadirkan lewat Instruksi Presiden (Inpres) percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat, jadi bukan sekedar komitmen kunjungan ke sana yang sudah 15 kali, tapi lewat terbitnya regulasi-regulasi yang mendukung itu,” ujar Jaleswari.

Papua juga menjadi program prioritas nasional.

“Regulasi itu diantaranya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 yang awalnya adalah Inpres Nomor 9/2017. Dengan Inpres 9/2020, kini ada 43 KL yang wajib ikut serta melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat,” jelas Jaleswari.

Selain infrastruktur, pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan penguatan Sumber Daya Manusia di Papua. Jokowi ingin memastikan bahwa pembangunan SDM tidak hanya soal hak pendidikan dan kesehatan, namun juga pendampingan secara berkelanjutan dan kontrol alokasi-alokasi anggaran yang harus tepat sasaran.

“Kita semua tahu bagaimana keputusan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional di Papua hingga kebijakan Bahan Bakar Minyak satu harga bisa sukses terwujud di sana, itu bukti bahwa jika komitmen seperti yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo dijalankan dengan maksimal maka tidak mustahil pembangunan nasional Indonesia terwujud,” lanjutnya.

Pada saat yang sama, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden RI, Velix Wanggai mengatakan pemerintah telah meletakkan pondasi pembangunan di Papua, bahkan hingga 20 tahun ke depan.

"Presiden dan Wakil Presiden telah meletakkan fondasi untuk Papua ke depan.  Artinya dalam delapan tahun terakhir ini, fondasi itu menjadi penting untuk kita masyarakat Papua.  Kebijakan itu akan disebut rencana induk percepatan pembangunan Papua 2022-2041," kata Velix.

Dalam kebijakan tersebut akan menjadi acuan perumusan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

"Sebuah rencana induk yang menjadi pegangan bagi kita semua. Baik di kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota," kata Velix lagi.

Pemerintah juga telah membuat kebijakan meningkatkan 2,25 persen dana otonomi khusus dari plafon dana alokasi umum nasional. Anggaran tersebut akan mempermudah proses sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan seluruh pemerintah daerah di Papua. Ini dapat mendorong percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Kebijakan otonomi daerah pemerintah adalah bukti bahwa pelayanan publik semakin dekat dengan masyarakat.

Selain pendekatan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia, Jokowi juga melakukan pendekatan secara budaya. Pemerintah menggunakan pendekatan berbasis kearifan lokal dan adat untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang ada di tanah Papua.

"Memiliki konteks kearifan lokal dan adat yang digunakan untuk membedah persoalan-persoalan mendasar yang ada di tanah Papua," ujar Velix. (nald)