SEMARANG (Jatengreport.com) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah Jawa Tengah meluncurkan layanan elektronik untuk pengurusan administrasi pertanahan di Jawa Tengah. Produk digitalisasi ini diresmikan langsung oleh Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor Gubernur Jawa Tengah.

AHY menerangkan alasan BPN saat ini tengah gencar melakukan transformasi digital dikarenakan tuntutan zaman serta tuntutan pelayanan publik yang harus dijawab melalui digitalisasi.

Dirinya turut menyebut upaya ini akan memberikan banyak keuntungan serta menegaskan hadirnya Negara bagi masyarakat di tengah kompleksitas dan permasalahan dalam pertanahan. AHY juga menggambarkan melalui layanan elektronik ini, yang semula serba fisik akan menjadi serba elektronik.

“Digitalisasi akan semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan dalam melakukan pengurusan-pengurusan administrasi tanah. Makin cepat, makin efisien dan tentunya kita juga menghindarkan dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat, dunia usaha dan juga negara,” kata AHY.

AHY juga berharap agar ke depan permasalahan pertanahan dapat diselesaikan melalui implementasi digitalisasi ini. Dirinya juga menyadari bahwa diperlukan kepastian hukum  untuk dapat menarik investor yang tentunya akan berdampak bagi ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu dirinya mengharapkan layanan elektronik ini dapat segera diketahui masyarakat secara luas sehingga masyarakat dapat terhindar dari segala praktik-praktik yang merugikan.

“Saya dengan rendah hati mengajak semua stakeholder, semua pihak yang memiliki kewenangan, otoritas dan juga kepentingan untuk melakukan penataan pengelolaan tanah dan tata ruang ini. Mari kita bersama-sama bekerja keras, bersinergi dan berkolaborasi. Semakin baik kita berkolaborasi akan semakin baik pula _outcome_ yang kita hasilkan,” lanjut AHY.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Tengah, Dwi Purnama mengatakan sebelum peluncuran layanan ini, pihaknya bekerja keras mempersiapkan digitalisasi ini dengan perbaikan data dan sistem. Saat ini, Dwi memperkirakan dalam tahun ini produk sertifikat elektronik akan mencapai 1 juta sertifikat elektronik di Jawa Tengah.

Pada acara peluncuran layanan ini juga sekaligus dilakukan serah terima sertifikat elektronik pertama kepada beberapa instansi, salah satunya adalah PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (PLN UIP JBT).

Achmad Ismail sebagai Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi mengapresiasi langkah Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah dalam digitalisasi sertifikat ini. Menurutnya, di tengah era yang semakin modern ini, digitalisasi memang sangat dibutuhkan khususnya untuk efisiensi, keamanan dan juga transparansi.

Selain itu juga menurutnya hal ini menjadi sejalan dengan transformasi digital aset yang tengah dijalankan oleh PLN.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Menteri ATR/BPN, Bapak AHY serta Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah atas sertifikat elektronik pertama kami. Kami meyakini upaya ini menjadi langkah yang amat baik dan menguntungkan. Dengan sertifikat elektronik ini tentunya akan memberikan keamanan melalui kepastian hukum serta kepengurusan administrasi juga akan semakin cepat. Lebih jauh, sertfikat akan jadi lebih mudah disimpan sehingga menghindarkan dari kehilangan atau kerusakan sertifikat,” kata Ismail.