SEMARANG (Jatengreport.com) - Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah (Jateng) mendukung Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu melakukan upaya dini mitigasi risiko korupsi.

Sekretaris KP2KKN Jateng, Ronny Maryanto mengatakan, komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dalam mencegah praktik korupsi tersebut perlu didukung semua pihak.

Termasuk upaya Mbak Ita, sapaan akrabnya menggandeng Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) melakukan pemantauan kolaboratif aparatur pengawas internal pemerintah dengan masyarakat sipil dalam pengadaan barang dan jasa.

"Kami senang sekali karena program ini, kemudian kami juga bisa ikut dalam melakukan pemantauan," kata Ronny, Selasa (9/1/2024).

Dalam piramida kasus korupsi, dia menyebut terdapat empat kategori yang menjadi evaluasi bersama, baik sisi pemerintah maupun masyarakat.

"Ada piramida potensi terjadinya korupsi, pertama pengadaan konstruksi, kedua bidang pengadaan barang, lalu jasa konsultan, dan lain-lain," ujarnya.

Dari empat kasus tersebut, pengadaan konstruksi dan pengadaan barang menjadi dua teratas yang banyak ditangani aparat penegak hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan kepolisian.

Dua tindakan rasuah paling menggerogoti uang negara itu, menurutnya, perlu menjadi perhatian bersama. Sepanjang medio 2014 hingga 2019, persentase sektor konstruksi mencapai 57 persen, disusul pengadaan barang sebesar 32 persen.

"Yang menjadi sorotan adalah dua hal, konstruksi dan pengadaan barang jasa. Nilainya cukup besar yang menjadi bahan kajian, pemantauan kami bersama-sama teman-teman Pattiro dan ICW yang kerja sama dengan Pemkot Semarang," katanya.

Namun, dia menilai langkah mitigasi yang dilakukan Wali Kota Semarang perempuan pertama tersebut akan berdampak signifikan dalam penurunan tindakan koruptif.

"Kami masyarakat sipil punya kepentingan agar pelaksanaan dalam pengadaan barang ini berjalan tidak ada potensi fraud atau kecurangan," katanya.

Sebelumnya, Mbak Ita, sapaan akrab Hevearita Gunaryanti Rahayu menekankan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) wajib memperhatikan segala aspek, khususnya pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa selama setahun ke depan.

Mbak Ita mengatakan, awal tahun yang belum ada pengadaan anggaran, dapat memberikan ruang penyaringan terkait pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, ada beberapa titik yang potensinya sangat besar.

"Teman-teman ini ada di dalam proses-proses yang memerlukan masukan dari masyarakat sipil," ujarnya.

Secara resmi, jalinan kerja sama dengan masyarakat sipil ini menurutnya dapat menjadi pendamping para pemangku kebijakan. "Kemarin karena kenal lalu kasih masukan-masukan. Tetapi dengan kerja sama ini, dari teman-teman bisa lebih leluasa membantu, membedah postur anggaran," ujarnya.

Baginya, pemantauan kolaboratif aparatur pengawas internal pemerintah dengan masyarakat sipil dalam pengadaan barang/jasa penting dilakukan sebagai pengontrol.

"Adanya kerja sama ini kami harap bisa saling cek and balancing supaya hasilnya transparan dan sesuai dengan harapan masyarakat," tuturnya