JAKARTA (Jatengreport.com) - Jaksa Agung ST Burhanuddin hadir dan memberikan pidato kunci pada acara Penandatanganan Naskah Nota Kesepahaman antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN, dan BPKP. Dalam pidatonya, Jaksa Agung membahas tema "Tantangan dan Upaya Mengatasi Risiko Penipuan: Peran BUMN dalam Kerangka Manajemen Risiko Pembangunan Nasional".

Jaksa Agung menjelaskan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman antara berbagai instansi, perusahaan, dan aparat pengawasan dalam upaya mengimplementasikan strategi mitigasi risiko penipuan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat perusahaan dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dia juga menyampaikan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting dalam mencegah dan menindak penipuan di sektor BUMN. Sebagai bentuk dukungan, Kejaksaan telah meluncurkan "Program Bersih-Bersih BUMN" bersama Kementerian BUMN, yang mencakup langkah-langkah preventif dan represif untuk memperbaiki masalah hukum dan bisnis di BUMN.

Menurut Jaksa Agung, BUMN merupakan instrumen ekonomi yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menghasilkan keuntungan bagi negara. Namun, jika tindakan korporasi BUMN tidak memperhatikan risiko penipuan, dampaknya bisa sangat merugikan, termasuk secara finansial, reputasi, dan bagi stabilitas ekonomi nasional.

Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Selain itu, Jaksa Agung menjelaskan 5 prinsip kebijakan dalam pengendalian penipuan yang penting untuk diterapkan dalam tata kelola birokrasi pemerintah.

Dia menegaskan pentingnya kolaborasi antara BUMN, BPKP, dan Kejaksaan untuk terus meningkatkan pengungkapan kasus penipuan di BUMN. Sebagai penutup, Jaksa Agung menegaskan komitmen Kejaksaan RI untuk terus mengawal Program Bersih-Bersih BUMN demi mewujudkan BUMN yang modern dan andal sebagai pilar pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.