JAKARTA (Jatengreport.com) - Kerja sama pemerintah dan masyarakat mampu mencegah terjadi tindakan terorisme. Hal tersebut disampaikan Kepala BNPT Komjen. Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si., di Jakarta.

"Patut disyukuri bahwa pada tahun 2023 tidak ada kejadian teror. Hal tersebut dikarenakan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat," ungkap Kepala BNPT, Kamis (25/1/24).

Komjen. Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel mengatakan bahwa saat ini terjadi radikalisasi yang mengajarkan perbedaan yang mulai disebar melalui jaringan internet, menyasar generasi muda. Hal ini patut diwaspadai. Kalau tidak menjaga anak-anak terhadap intoleransi, akan terjadi kehancuran dan selesai peradaban. Intoleransi berpotensi juga terjadi pada masa-masa Pemilu 2024.

“Semua pihak diajak untuk bersama-sama mencegah perpecahan selama pesta demokrasi berlangsung. BNPT berkomitmen turut membantu menciptakan suasana damai dan aman dalam Pemilu 2024,” jelas Kepala BNPT.

Kepala BNPT juga berpesan agar pilihan yang berbeda tidak menjadi alasan untuk terpecah, apalagi menjadi dasar untuk menggunakan kekerasan. Dalam menghadapi pemilu, bisa berefek polarisasi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, peran BNPT, FKPT, dan Duta Damai adalah menjaga perdamaian dan persatuan serta melawan segala bentuk yang menjurus perpecahan dan menghancurkan.

"Dalam berbangsa dan bernegara, kita harus terus menebarkan perdamaian kepada anak bangsa dengan membangun toleransi dan menghormati, juga memahami ideologi kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila," tutup Kepala BNPT.

Kepala BNPT menambahkan bahwa fenomena ajaran intoleransi dan radikalisme ini disampaikan begitu meyakinkan dengan dalil agama, dengan jubah keagamaan sebagai justifikasi pembenaran sehingga nampak meyakinkan. Ini yang disebut sebagai radikalisme yang merasa paling benar dan orang lain salah. Padahal, tidak ada satu pun agama yang mengajarkan kekerasan, semua agama mengajarkan perdamaian dan memanusiakan manusia.