SEMARANG (Jatengreport.com) – Komisi B menggelar audiensi dengan Pusat Koperasi Produsen Tahu-Tempe (Puskopti) Jateng. Sejumlah pengurus yang juga pengrajin tahu tempe itu meminta DPRD turut membantu untuk menyelesaikan permasalahan tata niaga kedelai. Harga kedelai selama ini cenderung naik, tentunya berimbas pada biaya produksi.

Diungkapkan Sekretaris Puskopti, harga kedelai sekarang ini di pasaran Rp 13.000 per kg. Di sisi lain untuk harga jual tahu tempe masih sangat murah. Pihaknya kerap mendapat penolakan dari masyarakat manakala telah menaikkan harga tahu tempe.

Sekretaris Komisi B Ngainirrichardhl menyatakan komitmen DPRD untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat pelaku usaha kedelai.

“Kami akan ikut memperjuangkan apa yang menjadi keluhan teman-teman Puskopti, terutama soal mahalnya bahan baku yang menjadi kendala bagi mereka untuk menjalankan usaha,” katanya saat menerima puluhan perwakilan puskopti yang berasal dari sejumlah kabupaten.

Pada forum yang digelar di Ruang Rapat Komisi B DPRD Jateng tersebut, politikus PPP ini mendesak pemerintah untuk segera mencairkan subsidi kedelai.

Jumlah subsidi yang seharusnya dicairkan pada September 2022 yakni Rp 1.000 untuk 1 kg kedelai. Namun, yang terserap baru 10% dari total alokasi subsidi 800.000 ton. “Baru terserap 80.000 ton masih 90% belum terserap. Harapannya, sisa itu dilanjutkan untuk memudahkan bahan baku,” lanjutnya.

Berkaitan dengan usulan Puskopti untuk mewujudkan swasembada kedelai di Jateng, DPRD merespon baik masukan tersebut. Nantinya, DPRD akan melalukan kepada sejumlah kelompok tani yang juga anggota Puskopti.

Swasembada kedelai ini pun turut menjadi prioritas pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian yang ditargetkan terwujud pada tahun 2026 mendatang. Program tersebut diharapkan mampu menekan impor kedelai yang akan berpengaruh pada kestabilan harga.

“Ini juga harus ditangkap oleh petani dan pengrajin untuk mempersiapkan hal itu. Maka mulailah menggunakan kedelai lokal dan memproduksinya,” ungkapnya. (BDP)