SEMARANG (Jatengreport.com) - Dalam upaya meningkatkan persiapan menuju Pemilu 2024, DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi Teknis yang melibatkan Bapilu dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) Partai Golkar Jateng, dengan tema Menang Pileg, Menang Pilpres dan Menang Pilkada 2024, bertempat di Hotel Patra Jasa, Kota Semarang, Senin (22/1) siang.

Pertemuan tersebut dihelat sebagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemilihan di tingkat provinsi.

Kegiatan dibuka Ketua DPD Partai Golkar Jateng, Panggah Susanto, yang selanjutnya memberikan pengarahan atau materi pada rakor dan workshop tersebut.

Pihaknya membahas aspek-aspek kunci terkait strategi pemenangan, koordinasi tim, dan pemahaman mendalam terhadap regulasi pemilu.

Pengarahan tersebut diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas bagi anggota partai dan tim teknis dalam menjalankan tugas mereka.

Senada dengan hal itu, Ketua BSN Partai Golkar Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan pemilihan di tingkat provinsi Jawa Tengah.

Ia menyatakan bahwa sinergi ini dapat memperkuat demokrasi dan meneguhkan keyakinan masyarakat terhadap integritas pemilihan.

" Pentingnya sinergi dan kolaborasi untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan pemilihan di tingkat provinsi Jawa Tengah," kata Ferry.

Ia menegaskan komitmennya dalam menghadapi Pemilu 2024 dengan tingkat kesiapan yang optimal, hal itu disampaikan seiring dengan kesiapan badan personil yang hampir 100% yang akan diletakan di berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tingkat Jawa Tengah.

" 100 persen badan personil sudah siap diletakan ke berbagai TPS di tingkat jawa Tengah," jelas Ferry yang juga Caleg DPRD Jateng Dapil X meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga dan Kebumen.

Personil yang telah ditempatkan di setiap TPS diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pemilih.

Kesiapan ini juga menjadi cerminan dari komitmen Partai Golkar untuk mendukung integritas dan keberhasilan proses demokratis di tingkat provinsi.