BATANG (Jatengreport.com) – Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Provinsi Jateng bersiap terus menurunkan kasus kemiskinan di seluruh daerah provinsi setempat.

Hal itu mengemuka dalam kegiatan puncak HUT ke-14 TKSK 2023 tingkat Provinsi  Jawa Tengah, di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Senin (9/10).

Hadir dalam kegiatan Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana, para anggota TKSK, kepala OPD, Forkopimda, bupati/wali kota atau perwakilannya, pengusaha, dan lainnya.

Koordinator TKSK Jateng Agung Supaat mengatakan, pihaknya selama ini terus dilibatkan dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di Jateng. Mulai dari pendataan, validasi data, hingga intervensinya. Sampai saat ini hal itu masih terus berlanjut mereka lakukan.

“Insyaallah bisa (menurunkan kemiskinan). Setelah kita data, kita asesmen, intervensi. Misal kita ajukan intervensinya, rumahnya kita ajukan, kita usahakan, mintakan direhab, peningkatan penghasilannya mungkin bisa kita support dengan bantuan kewirausahaan ke instansi yang menangani,” tutur Agung di lokasi.

Pihaknya berharap bisa turut serta menurunkan percepatan kasus kemiskinan. Ia mencontohkan, program dari Dinas Sosial Provinsi Jateng berupa Kartu Jateng Sejahtera. Pihaknya mengawal jalannya program hingga ke lapangan, agar berjalan efektif.

Dijelaskan, total anggota TKSK ada 576 orang sesuai dengan jumlah kecamatan di Jateng. Namun masih ada sembilan yang kosong, karena purna tugas, meninggal, atau masih proses perekrutan.

Agung menyampaikan, TKSK juga menangani berbagai masalah sosial, baik yang ditugaskan ataupun inisiatif sendiri. Seperti halnya, mereka melakukan penjangkauan, pendampingan, rujukan, ataupun pendataan, bagi warga yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial. Antara lain disabilitas, keterlantaran, kesusilaan, keterpencilan, maupun korban bencana.

“Kami fasilitasi, maupun dukungan ataupun pendataan yang tadi saya sampaikan. Ada disabilitas, kesusilaan, keterpencilan, dan lain-lain,” kata Agung.

Menurutnya, sejauh ini pihaknya aktif menindaklanjuti setiap permasalahan sosial. Misalnya, TKSK menerima informasi soal orang hilang, orang terlantar ataupun difabel, dan akan segera melakukan penjangkauan. Selain juga, pihaknya melakukan asesmen, rujukan, dan lainnya.

Agung menunjuk contoh, ada difabel yang membutuhkan layanan kesejahteraan sosial seperti alat bantu, alat ketrampilan dan lainnya, TKSK akan bantu. Baik dibantu dengan memberikan alat bantu, atau dikomunikasikan dengan pihak terkait. Atau juga bisa dirujuk maupun didampingi agar mendapat pelatihan kerja, sehingga bisa meningkatkan kewirausahaan difabel.

“Misal, ada disabilitas terlantar, sakit, atau lain-lain, kita membantu selain asesmen, kita juga membantu menguruskan BPJS atau merujuk ke rumah sakit, atau merujuk ke panti rehabilitasi. Contohnya seperti itu, ” ucapnya.

Penjabat Gubernur Nana mengapresiasi kegiatan TKSK, sekaligus bakti sosial yang bermanfaat untuk masyarakat. Sejauh ini, ia melihat peran TKSK yang penting.

“TKSK ada di setiap kecamatan yang bertugas menyusun data, kemudian memberikan atau menerima data terkait masalah sosial di masyarakat. Ini sangat membantu peran pemerintah di kabupaten, di provinsi, maupun di pusat,” kata Nana, seusai membuka acara.

Dengan demikian, imbuhnya, permasalahan sosial diharapkan bisa selesai di tingkat kecamatan, meski ketika permasalahan itu besar, bisa ditangani oleh pemerintah kabupaten/ kota, maupun provinsi. Sehingga, peran TKSK sangat penting di tingkat kecamatan, mengingat mereka bisa menyentuh sampai tingkat desa. Oleh karenanya, TKSK diharapkan bisa terus bermanfaat kepada sesama.