TEMANGGUNG (Jatengreport.com) – Pemerintah Kabupaten Temanggung menerima Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Mendagri Tito Karnavian di Aula Mezzanine, Komplek Kementerian Keuangan RI, di Jakarta, Selasa (3/10).

Penyerahan insentif fiskal kinerja tahun berjalan tahun anggaran 2023 ini untuk mengapresiasi kinerja dan prestasi pemerintah daerah kategori kinerja pengendali inflasi, penggunaan produk dalam negeri, dan percepatan belanja daerah. Kegiatan ini juga bersamaan dengan seminar international desentralisasi fiskal bertema “Indonesian Fiscal Decentralization for The Next Decades”.

Pj. Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo bersyukur, Pemkab Temanggung menerima DID ini, sebab dapat membantu percepatan pembangunan sekaligus  penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem yang menjadi perhatian utama pemerintah, baik pusat, maupun daerah.

“Hari ini kita menerima Dana Insentif Daerah, ada dua kategori, dari Mendagri dan Menteri Keuangan. Pertama insentif fiskal mengenai pengendalian inflasi Rp11,6 miliar. Kedua kita mendapat insentif fiskal untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Agung.

Dikatakan, insentif fiskal untuk kesejahteraan masyarakat yang diterima Pemkab Temanggung di bidang belanja daerah, pengendalian stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp17,9 miliar.

“Ini luar biasa bagi Temanggung, dalam rangka percepatan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Temanggung,” katanya.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemberian insentif itu bertujuan untuk memotivasi Pemda dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Total alokasi DID tahun 2023 sebesar Rp4 triliun, terdiri dari Rp1 triliun untuk insentif pengendalian inflasi dan Rp3 triliun insentif peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah daerah sekarang banyak diberi insentif dalam rangka memberi motivasi _doing the right thing_. Mulai masalah inflasi, penggunaan produk atau konten dalam negeri dalam belanja APBD nya, stunting dan kemiskinan ekstrem. Saya berharap penyerahan insentif ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia,” katanya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk mencari format terbaik dalam pemerintahan daerah, karena akan berpengaruh terhadap berbagai hal termasuk fiskal. Ia meminta kerja sama pemerintah pusat dengan daerah semakin baik agar bisa menekan laju inflasi.

“Inflasi kita relatif terjaga. Kita mendorong produksi dalam negeri, yaitu dengan belanja produk dalam negeri, termasuk mendorong pemerintah daerah juga. Untuk ini kami bekerjasama dengan seluruh kementerian terkait, realisasinya sudah 61 persen dari target yaitu Rp450 triliun,” katanya.