JAKARTA (Jatengreport.com) - Keputusan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencopot Kepala SMKN 1 Sale Rembang karena menarik pungutan liar (pungli) berkedok infak dari siswa diapresiasi. Ganjar dianggap tegas dan tak pandang bulu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

Hal itu dikatakan mantan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, Kamis (13/7/2023). Adnan mengatakan, apa yang dilakukan Ganjar patut dicontoh kepala daerah seluruh Indonesia.

"Korupsi itu musuh bersama. Dan dalam pemberantasan korupsi, memang harus dilakukan dengan keras, tegas dan tanpa pandang bulu," katanya.

Adnan mengatakan, selama ini ketegasan dalam pemberantasan korupsi hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sementara peran masyarakat sipil khususnya kepala daerah masih minim.

Justru, lanjut dia, kebanyakan kepala daerah melindungi anak buahnya yang terlibat kasus korupsi. Karena mereka khawatir, ketika kasus itu diangkat, akan merembet pada dirinya.

"Tapi Ganjar tidak begitu, ia benar-benar konsisten mewujudkan pemerintahan yang bersih dan good government," tegasnya.

Dan apa yang dilakukan Ganjar lanjut Topan bukan sekadar pencitraan untuk kepentingannya maju sebagai Capres 2024. Menurutnya, Ganjar sudah melakukan itu sejak lama dan ia memang konsisten terkait pemberantasan korupsi.

"Terlepas Ganjar mau nyapres atau tidak, tapi ini soal tanggungjawab moral yang dilakukannya. Dan seharusnya, semua aparat pemerintahan memiliki tanggungjawab moral seperti itu," ucapnya.

Dari track record Ganjar, bukan kali ini saja ia menindak tegas bawahannya yang terlibat kasus korupsi.

"Tindakan Ganjar sudah seharusnya diapresiasi dan dicontoh oleh kepala daerah lain yang saat ini masih banyak melindungi praktik kotor anak buahnya. Ketegasan Ganjar soal kasus korupsi dengan mencopot anak buahnya menunjukkan jika Ganjar pemimpin bersih. Makanya dia keras, tegas dan tidak pandang bulu," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ganjar Pranowo mencopot Kepala SMKN 1 Sale Rembang karena terbukti melakukan korupsi. Tindakan itu diambil Ganjar usai mendapat laporan siswa yang mengatakan selalu dimintai iuran sekolah dengan alasan infak saat kenaikan kelas.

Jadi peringatan

Sementara pPengamat pendidikan, Retno Listyarti, menyatakan, tindakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menonaktifkan Kepala SMKN 1 Sale, Kabupaten Rembang akibat praktek pungutan liar (pungli) berkedok infak pembangunan musala di sekolahnya sudah tepat. Menurutnya, hal itu bisa menjadi peringatan bagi sekolah lain agar tidak mengulangi praktik serupa.

"Pertama tentu kita mengapresiasi bahwa, kalau ada cerita anak atau salah satu siswa ketika dipanggil mengungkapkan di depan gubernur mengungkapkan kalau di sekolahnya terjadi pungutan berkedok infak. Ketika kemudian ada tindakan tegas, ini tentu ada efek jera bagi sekolah lain untuk tidak mengulang," kata Retno saat dihubungi, Kamis (13/7/2023).

Mantan Komisioner KPAI ini juga meminta agar pihak komite sekolah juga turut diperiksa. Berdasar pengakuan kepala sekolah, inisiatif pungli tersebut berasal dari komite sekolah. Penggalangan dana oleh pihak komite sekolah diatur dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016.

"Dalam pemeriksaan itu harus dipastikan, apakah komite sekolah melanggar Permendikbud nomor 75 tahun 2016 atau tidak," pinta Retno.

Untuk mencegah hal seperti ini terulang, Retno meminta agar keberadaan fasilitas ibadah di seperti masjid atau musala perlu diatur spesifikasinya agar tidak menjadi celah terjadinya praktik pungli. Selain itu, lanjutnya, anggaran pembanguan tempat ibadah di sekolah negeri sebaiknya diambil dari APBN.

"Untuk fasilitas tempat ibadah, tidak perlu mewah. Kapasitas juga menyesuaikan dengan jumlah siswa siswi yang belajar di sana. Dan yang paling penting, pembiayaan pembangunan tersebut bisa menggunakan APBN," tandas mantan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) ini.

Seperti diketahui, Kepala SMK Negeri 1 Sale, Rembang, Widodo akhirnya dibebastugaskan sementara dari jabatannya mulai 12 Juli 2023.

Kepala Disdikbud Jateng, Uswatun Hasanah menuturkan, masa pembebastugasan tersebut, bisa bertambah ataupun berkurang merujuk pada investigasi dugaan pungutan hingga nantinya telah dinyatakan selesai.

Tak hanya itu, pihaknya juga mengaku telah berkomunikasi dengan Widodo terkait ihwal tersebut. Dan Widodo pun membenarkan adanya iuran itu.

"Kepala sekolah mengakui adanya pungutan infak untuk membangun musala atau sarana ibadah melalui komite sekolah," katanya.

Dari total 534 siswa-siswi tersebut, didapat data bahwa 460 di antaranya telah membayar.

Sementara, 44 siswa tidak membayar karena tergolong tidak mampu dan 30 siswa tidak membayar dengan pertimbangan sudah tahun keempat.

Dana yang terkumpul Rp 130 juta dan telah digunakan pada 2022 untuk pembangunan musala yang telah mencapai 40 persen," katanya.

Langkah tersebut diambil, sebab Disdikbud Jateng berpedoman pada surat edaran Kepala Disdikbud Jateng, segala bentuk pungutan yang dilakukan SMA/SMK dan SLB Negeri di Jawa Tengah adalah termasuk pelanggaran kepatuhan/kedisiplinan.

Terlebih, semua kepala sekolah sudah menandatangani pakta integritas terkait hal ini. "Maka disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan Kepala SMK Negeri 1 Sale termasuk kategori pelanggaran kepatuhan atau disiplin," tegas Uswatun.