SEMARANG (Jatengreport.com) – Pemkab Banjarnegara terus melakukan upaya serius percepatan penurunan stunting dengan berfokus pada desa lokus stunting. Bahkan, upaya dilakukan dengan menggelar Rembuk Stunting di Banjarnegara.

Rembug stunting sendiri merupakan suatu langkah yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan, intervensi pencegahan, dan penurunan stunting yang dilakukan secara bergotong royong antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor lembaga non pemerintah dan masyarakat.

“ Saya mengapresiasi kesungguhan dan upaya Pemkab Banjarnegara untuk melakukan percepatan penurunan stunting. Upaya ini harus didukung semua pihak, agar Banjarnegara dapat menurunkan angka stunting,” kata Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono, SPi MSi Selasa (11/7).

Menurutnya, untuk menurunkan angka stunting membutuhkan kerjasama dari semua pihak mulai dari  Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi masyarakat, organisasi profesi  dan masyarakat untuk bergerak bersama.

Seperti diketahui,  pada 2023, Jawa Tengah (Jateng) menargetkan angka stunting 2023 menjadi 14 persen. Sehingga, penurunan prevalensi stunting menjadi program prioritas di tahun ini.
Pihaknya terus mendorong target penurunan angka stunting tersebut tercapai. Lantaran di wilayah ini, angka kasus tersebut cukup nampak.

“Kami dari DPRD mendorong agar stunting itu juga menjadi program prioritas di 2023 ini. Termasuk juga dari sisi anggaran kita dorong untuk penurunan angka stunting,” ujar dia.

Menurutnya, sebagai wakil rakyat, ia bertugas dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Di mana salah satu turunannya adalah kesehatan ibu dan anak. Sebab kesehatan mereka menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi kualitas SDM kedepannya.

Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan, pada 2021 prevalensi stunting di Jateng sebanyak 20,9%. Meskipun jumlah itu turun drastis dari angka 27,68% pada 2019, Jateng terus berusaha agar bisa turun lagi. Oleh sebab itu, penurunan prevalensi stunting menjadi program prioritas di wilayahnya.

“Ini menjadi upaya kita untuk mengurangi angka kemiskinan. Karena, stunting juga berdekatan dengan kondisi-kondisi kemiskinan. Sehingga ini kemudian menjadi program yang selaras,” ujar dia.

Sementara itu, PJ Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto SH mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan Rembuk Stunting Tahun 2023. Program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan dengan baik.

Hingga saat ini jumlah anak stunting di Kabupaten Banjarnegara menurut data aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2021 prosentase stunting sebesar 22,67% dan pada tahun 2022 turun menjadi 18,27 % atau turun sebesar 4,4 %.

Hal ini memenuhi target yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah, sebesar 3,5% setiap tahunnya agar tercapai target nasional sebesar 14% pada tahun 2024.

“Sudah barang tentu ini merupakan tugas yang perlu kerja keras, kerja cerdas serta komitmen bersama dari kita semua untuk mewujudkannya,” jelas saat  secara resmi membuka rembuk stunting tingkat Kabupaten Baniarnegara di Pendapa Dipayudha Adhi Graha, Selasa (11/7).

Ada 5 masalah utama penyebab stunting di Kabupaten Banjarnegara yaitu : Cakupan layanan yang masih rendah, pola pengasuhan belum baik, belum optimalnya kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM), belum semua calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting dan tingginya angka perkawinan anak.

“Kelima permasalahan utama tersebut perlu diurai dan diatasi bersama melalui konvergensi seluruh stakeholder baik pemerintah maupun non pemerintah,” lanjutnya.

Pihaknya, meminta kepada seluruh pihak untuk berkonvergensi (bersatu padu, terkoordinasi dan bersama-sama menyasar kelompok sasaran yaitu desa lokus stunting. Stunting bukan hanya masalah di dinas kesehatan namun masalah kita bersama. Intervensi kesehatan hanya berkontribusi 30 %, sedangkan 70% kontribusi keberhasilan berasal dari non kesehatan.

“Saya mengajak semuanya untuk terus berkolaborasi mendukung penuh upaya percepatan penurunan stunting dengan berfokus pada desa lokus stunting. Secara khusus kepada para Camat, saya tugaskan untuk mengawal pelaksanaan intervensi penanganan balita stunting, mendampingi dan mengarahkan desa dan Kelurahan agar melaksanakan konvergensi percepatan penurunan stunting sehingga target stunting per-kecamatan dapat tercapai,” kata dia. (Adv)