REMBANG (Jatengreport.com) – Untuk kesekian kalinya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta aparatur desa, baik perangkat desa maupun kepala desa, menjaga kepercayaan masyarakat guna menyukseskan pembangunan desa. Misalnya, penggunaan dana harus dikelola secara baik dan berintegritas.

Hal itu disampaikan Gubernur Ganjar saat memberikan arahan kepada aparatur pemerintah desa se-Kabupaten Rembang di Taman Sarinah, Desa Karangsari, Kecamatan Sulang, Rembang, Senin (10/7/2023).

"Dalam tata kelola negara ada tiga hal penting. Yaitu aparatur negara, pangan yang cukup, dan kepercayaan. Satu yang tidak boleh hilang dari tiga hal itu adalah kepercayaan. Jadi, jaga dan bangun kepercayaan itu agar pembangunan berjalan bagus dan lancar," kata Ganjar.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menggelontorkan bantuan dana ke desa sebesar Rp 1,7 triliun. Untuk itu, aparatur desa harus mengelola bantuan itu secara baik guna kepentingan rakyat.

"Jangan dikorupsi, jangan ada pungli. Laporannya juga sesuai dengan jadwal yang ada. Kalau nanti ada kesulitan kami siap mendampingi. Harapan kami, pembangunan di desanya akan jauh lebih cepat dari itu," jelasnya.

Ganjar juga mengingatkan kepada aparatur desa supaya mengejar penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di wilayahnya. Sebab, dua hal itu telah menjadi prioritas baik di tingkat nasional maupun daerah.

"Bupati tadi juga sudah menyampaikan hal itu agar kawan-kawan perangkat desa dan kadesnya kompak untuk membereskan persoalan ini. Datanya sudah ada, treatment sudah dilakukan, tinggal progres saja. Nanti kalau ada kesulitan, Bupati bantu, saya bantu, dan ini akan bisa mempercepat," kata Ganjar.

Selain itu, Ganjar juga meminta agar desa terus berinovasi karena sudah banyak contoh inovasi desa yang menginspirasi dan menjadi contoh. Misalnya, desa antikorupsi, desa bebas stunting, desa mandiri energi, desa dengan lingkungan bersih dengan pengelolaan sampah. Banyak juga desa peduli perempuan dan peduli disabilitas.

Sementara itu, Bupati Rembang, Abdul Hafidz, mengatakan Kabupaten Rembang telah dijadikan pilot project penurunan angka kemiskinan ekstrem. Setidaknya ada 61 desa yang dijadikan percontohan penurunan kemiskinan ekstrem berdasarkan indikator kemiskinan yang ada.

"Untuk kemiskinan ekstrem ini pendataan sudah 100 persen. Dari jumlah itu masih ada indikator yang perlu dipertajam yaitu RTLH. Data kami pada tahun 2016 ada 23 ribu, sekarang  tinggal 6 ribu. Kalau ini kita bisa ambil 50 persennya kemiskinan ekstrem, maka akan tuntas nanti pilot 61 desa itu. Untuk stunting kami sudah 13 sekian persen dan kami akan terus berusaha menurunkan sampai di bawah 10 persen," ujarnya.