BLORA (Jatengreport.com) – Mobil dinas yang baru didistribusikan ke 16 kecamatan di Blora bukan diperuntukkan sebagai mobil dinas camat, namun untuk operasional kecamatan.

“Itu mobil dinas, bukan mobil dinas camat ya, bukan untuk kegiatan camat, melainkan untuk operasional kegiatan kecamatan. Sehingga, unsur kecamatan yang ada bisa menggunakan untuk operasional. Seperti, PKK kecamatan, dan organisasi masyarakat tingkat kecamatan, seperti MUI, dan lainnya, bisa ikut menggunakan untuk kegiatan pelayanan atau menghadiri undangan ke desa-desa,” tegas Bupati Blora Arief Rohman, saat dihubungi, Senin (10/4/2023).

Bupati menegaskan, mobil dinas tersebut tidak boleh dikuasai atau dibawa pulang oleh camat atau perangkat kecamatan.

“Karena ini mobil operasional kecamatan, bukan mobil dinas camat, maka wajib parkir di kantor kecamatan ketika tidak dipergunakan. Tidak boleh dibawa pulang, jika sewaktu-waktu ada yang ingin memakai langsung ke garasi di kantor kecamatan,” imbuhnya.

Disampaikan, mobil operasional baru tersebut untuk mengganti mobil Suzuki APV yang pada 2021 lalu, diberikan hibah pinjam pakai untuk operasional Koramil se-Kabupaten Blora.

“Setelah hibah tersebut, kecamatan tidak punya kendaraan operasional. Jika camat ada kegiatan, perangkat lainnya bingung ketika dapat undangan kegiatan luar, karena tidak ada kendaraan operasional ke desa-desa. Sehingga, banyak yang mengusulkan adanya pengadaan mobil operasional baru untuk pelayanan ibu-ibu PKK, KB, Dharma Wanita, dan lain-lain,” ucap Bupati.

Diketahui, Pemkab Blora membelikan mobil dinas baru kepada semua kecamatan yang tersebar di 16 kecamatan. Total anggaran yang dikeluarkan untuk pembelian mobil baru tersebut sebesar Rp3,76 miliar, yang bersumber dari APBD 2023. Mobil baru itu, All New Avanza Tipe E, tipe terendah, dan semuanya sudah terdistribusikan ke masing-masing kecamatan.