BREBES (Jatengreport.com) - Angka kemiskinan di Brebes justru turun sebanyak 1,38 persen pada tahun 2022. Sebelumnya, Brebes sempat menjadi sorotan karena tingginya angka kemiskinan di wilayah itu.

Hal tersebut diketahui saat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memberikan pengarahan pada jajaran pejabat Brebes di Pendopo Kabupaten Brebes, Senin (9/1). Dalam acara itu  Pj Bupati Brebes, Urip Sihabudin mengatakan angka kemiskinan Brebes turun cukup signifikan pada tahun lalu.

"Angka kemiskinan di Brebes turun sebesar 1,38 persen dibanding tahun 2021. Tahun lalu angka kemiskinan Brebes jadi 16,05 persen dari sebelumnya 17 persen lebih," kata Urip.

Urip mengatakan, penurunan angka kemiskinan ini merupakan kerja keras dari Bupati dan Wakil Bupati Brebes sebelumnya dan para jajaran. Untuk itu, pihaknya akan melanjutkan program yang sudah berjalan dan semakin ditingkatkan.

"Dari data kami, saat ini ada sekitar 290.000 yang masuk kategori miskin. Dari data itu kita verifikasi ulang dan menemukan ada 28.395 yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Itu yang akan kami genjot untuk sasarannya," jelasnya.

Sementara itu, Ganjar meminta pengelolaan atau program untuk penurunan angka kemiskinan ini terus dilakukan. Program yang sudah terbukti baik diminta dilanjutkan dan dilakukan percepatan.

"Bu Idza dengan pak Narjo kemarin konsepnya sudah bagus. Sekarang tinggal kita lakukan percepatan. Maka saya mintakan udah deh lima kecamatan yang ekstrem itu kita dampingi. Apakah nanti camat, apakah nanti kepala dinas secara khusus," katanya.

Lima kecamatan yang dimaksud Ganjar adalah Kecamatan Losari, Ketanggungan, Larangan, Bulakamba dan Bantarkawung. Di lima kecamatan itu, angka kemiskinan ekstrem masih cukup tinggi.

Namun semua harus dengan data yang valid. Maka verifikasi dan validasi data mutlak dilakukan agar bisa ketemu mana yang masuk kategori ekstrem dan tidak ekstrem

"Maka dengan cara klasifikasi itu harapan kita akan ketahuan ini desil satu dua-nya yang mana, desil tiga empat-nya yang mana. maka treatment-nya akan berbeda-beda, maka itu bisa lebih cepat. Kalau perlu contoh Boyolali yang bagus verifikasi dan validasi datanya," imbuhnya.

Ganjar yakin, upaya penurunan angka kemiskinan di Brebes akan semakin mudah dengan kepemimpinan Pj Bupati saat ini. Sebab selain tak ada kepentingan politik, pemerintah provinsi bisa melakukan intervensi.

"Karena Pak Urip ini Pj dari provinsi kan sudah kita tanya nggak ada kepentingan politiknya, sehingga lebih pada pekerjaan-pekerjaan teknokratis yang tidak akan terganggu dengan urusan-urusan kepentingan politik karena beliau birokrat, karir memang. Dan nanti kita bantu," jelas dia.

Mengenai data, sebelumnya Ganjar meresmikan Pusat Data Center di Semarang, Selasa (3/1). Ini Pusat Data Center provinsi yang kali pertama di Indonesia yang masuk daftar di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Ini ikhtiar kita untuk membangun digitalisasi. Tentu tidak cukup dengan statemen tapi perlu menyiapkan infrastruktur. Dan, data center ini kita perlukan untuk menghimpun seluruh data yang ada, storagenya ada di sini," ujar Ganjar.

Pusat Data Center tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh sektor, sub sektor, OPD kabupaten/kota.

"Maka, banyak inovasi-inovasi yang dilakukan datanya harapan kita masuk ke sini," lanjutnya.

Pusat Data Center, ungkap Gubernur berambut putih itu mengatakan sebagai upaya mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ia harap, program yang digawangi Dinas Kominfo Jawa Tengah tersebut dapat menjadi lompatan menuju sistem yang lebih canggih dan modern.