JAKARTA (Jatengreport.com) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan penegakan hukum di Indonesia harus berjalan secara adil dan tidak boleh dijadikan alat untuk melayani kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan kepada aparat penegak hukum, Rabu (1/7/2026). Menurutnya, hukum harus menjadi benteng perlindungan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok yang lemah.
"Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang," tegas Presiden Prabowo.
Ia mengingatkan agar aparat penegak hukum menjalankan tugas secara profesional, independen, dan tidak memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan politik ataupun golongan tertentu.
"Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang," ujarnya.
Presiden juga menekankan pentingnya
penegakan hukum yang memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat. Menurutnya, negara wajib hadir untuk melindungi warga yang lemah sekaligus memastikan setiap orang memperoleh pelayanan hukum yang adil.
"Saya tekankan kembali. Rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya," kata Prabowo.
Prabowo menegaskan, sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan proses penegakan hukum berlangsung tanpa diskriminasi, bebas dari intervensi, serta berpihak pada keadilan bagi seluruh rakyat.
