PEKALONGAN (Jatengreport.com) – Upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal mendapat perhatian dari Komisi E DPRD Jawa Tengah. Saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekalongan, Senin (25/5/2026), Komisi E mendalami berbagai program perlindungan tenaga kerja rentan yang dinilai telah berjalan konkret dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Rombongan Komisi E DPRD Jawa Tengah diterima Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan, Betty Dahfiani Dahlan. Turut hadir Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Abdul Aziz.

Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, Messy Widiastuti, mengatakan Kota Pekalongan menjadi salah satu daerah yang telah menunjukkan langkah nyata dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan. Menurutnya, pengalaman Kota Pekalongan dapat menjadi referensi dalam penyusunan peraturan daerah tingkat provinsi terkait perlindungan pekerja informal.

“Pekalongan sudah memiliki langkah dan program yang baik sehingga nantinya perda ini bisa menjadi payung dan mengayomi kabupaten/kota lain di Jawa Tengah,” ujarnya.

Dalam paparannya, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan, Betty Dahfiani Dahlan, menjelaskan bahwa Pemkot Pekalongan terus memperluas cakupan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja formal maupun informal.

Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah Batik Berlian (Bersama Cegah dan Atasi Kemiskinan melalui Pemberdayaan dan Perlindungan Pekerja Rentan). Program tersebut menyasar pekerja bukan penerima upah (BPU) dengan pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung melalui APBD Kota Pekalongan.

“Untuk pekerja BPU, pemerintah kota melalui APBD membantu melalui program Batik Berlian. Sedangkan untuk pekerja penerima upah, kami terus mendorong perusahaan agar segera mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” kata Betty.

Ia mengungkapkan, hingga Desember 2025 cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Pekalongan mencapai 37,66 persen dari total potensi tenaga kerja. Angka tersebut setara dengan sekitar 55.188 pekerja yang telah terlindungi, baik dari sektor penerima upah, bukan penerima upah maupun sektor jasa konstruksi.

Meski demikian, masih terdapat sekitar 112.308 pekerja yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena itu, pemerintah daerah terus melakukan edukasi dan mendorong para pelaku usaha untuk mendaftarkan pekerjanya.

Program Batik Berlian saat ini mencakup sekitar 21 jenis profesi pekerja rentan berusia 18 hingga 65 tahun. Profesi tersebut antara lain buruh batik, tukang becak, sopir angkutan sistem setoran, tukang pijat disabilitas, marbot masjid, penggali kubur, buruh harian lepas, kuli bangunan, pedagang keliling, tukang ojek pangkalan, pemulung hingga guru PAUD non-harlindung.

Selain itu, perlindungan juga diberikan kepada warga miskin ekstrem tanpa memandang jenis pekerjaan yang dijalani. Melalui program tersebut, peserta memperoleh manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), dengan santunan kematian bagi ahli waris yang dapat mencapai Rp42 juta.

Pemkot Pekalongan juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pengelolaan data kepesertaan hingga penyaluran klaim. Selama Januari hingga Februari 2026, manfaat klaim yang disalurkan kepada pegawai non-ASN, tenaga kegiatan OPD, perangkat RT/RW, serta pekerja sosial keagamaan mencapai Rp6,24 miliar.

Nilai tersebut terdiri atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp5,6 miliar, Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp11,2 juta, dan Jaminan Kematian sekitar Rp580 juta.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Abdul Aziz, menegaskan bahwa program perlindungan ketenagakerjaan merupakan salah satu strategi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan.

“Provinsi sudah memberikan perlindungan kepada 21.582 tenaga kerja yang didukung dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT),” katanya. (Adv)