BOYOLALI (Jatengreport.com) – Upaya menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah mulai diarahkan pada pendekatan yang lebih kolaboratif dan menyentuh akar sosial masyarakat.

Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten kini tidak hanya mengandalkan program bantuan, tetapi juga memperkuat sinergi lintas lembaga—termasuk melibatkan peran aktif generasi muda.

Dorongan itu mengemuka dalam diskusi Komisi E DPRD Jawa Tengah bersama Dinas Sosial Kabupaten Boyolali terkait implementasi Perda Jateng Nomor 13 Tahun 2025, baru-baru ini.

Pertemuan ini menyoroti pentingnya integrasi program antarinstansi sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam strategi pengentasan kemiskinan.

Anggota Komisi E, Amin Maksum, menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, khususnya kalangan pemuda.

“Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan. Pemuda harus menjadi salah satu pilar utama dalam upaya pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Dari sisi implementasi, Pemerintah Kabupaten Boyolali memaparkan enam pilar utama yang selama ini menjadi motor penggerak di lapangan.

Keenamnya meliputi Karang Taruna, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Pandanaran, serta Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM).

Menurut Anggota Komisi E lainnya, Krisseptiana Tia Hendi, keberadaan berbagai lembaga tersebut perlu diikat dalam koordinasi yang lebih solid dengan Dinas Sosial dan perangkat daerah terkait.

Ia menilai, sinergi yang kuat akan mempercepat capaian program dan menghindari tumpang tindih kebijakan.

“Koordinasi lintas lembaga harus diperkuat agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan,” tegasnya.

Sementara itu, Ida Nurul Faridah menyoroti perubahan tren minat kerja di kalangan pemuda yang kini banyak mengarah ke sektor kreatif.

Ia menilai sektor nonformal tersebut masih belum optimal tersentuh program pemerintah, padahal memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Minat pemuda di sektor kreatif cukup tinggi, tetapi belum sepenuhnya terakomodasi dalam program pengentasan kemiskinan. Ini perlu pendekatan baru yang lebih adaptif,” jelasnya.

Selain pendekatan berbasis ekonomi, langkah preventif juga menjadi perhatian. Anggota Komisi E, Sumarwati, menekankan pentingnya akses pendidikan tinggi bagi keluarga dalam kategori Desil I hingga V sebagai strategi jangka panjang memutus rantai kemiskinan.

Ia menambahkan, investasi pendidikan harus dibarengi dengan komitmen generasi muda untuk kembali dan berkontribusi di daerah asalnya.

“Setelah menempuh pendidikan tinggi, diharapkan ada tanggung jawab moral untuk kembali membangun kampung halaman,” tandasnya.(Adv)