SEMARANG (Jatengreport.com) — Gelombang aspirasi mahasiswa kembali menggema di halaman Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, belum lama ini.

Sekitar 200 mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Semarang Raya menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa satu tuntutan utama: “Kembalikan TNI ke Barak.”

Aksi yang berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB itu diawali dari kawasan Boulevard Undip, Jalan Imam Bardjo.

Dari titik kumpul, massa berjalan kaki menuju Gedung DPRD di Jalan Pahlawan Nomor 7 sambil melakukan long march dan menyampaikan orasi secara bergantian.

Mahasiswa yang terlibat berasal dari berbagai kampus di Kota Semarang, di antaranya Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Universitas PGRI Semarang (Upgris), Universitas Katolik Soegijapranata (Unika), serta Politeknik Negeri Semarang (Polines).

Dalam orasinya, massa aksi menyoroti dinamika nasional yang dinilai mengkhawatirkan, khususnya terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh aparat TNI terhadap warga sipil.

Selain itu, mereka juga mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui juru bicara aksi, mahasiswa mendesak DPRD Jawa Tengah untuk tidak sekadar menjadi penonton, melainkan turut mengambil sikap atas isu-isu tersebut.

Mereka juga meminta agar TNI kembali difokuskan pada fungsi utamanya di sektor pertahanan.

Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Anggota DPRD Jawa Tengah, Muhaimin.

Di hadapan massa aksi, ia menegaskan bahwa DPRD memiliki kewajiban untuk menampung dan menyalurkan setiap aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa.

“Seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami catat dan kami teruskan kepada pimpinan DPRD Jawa Tengah,” ujarnya.

Muhaimin menambahkan, pihaknya juga akan meneruskan tuntutan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, yakni DPR RI, khususnya Komisi III, serta kepada pemerintah pusat agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Menurutnya, DPRD mendorong adanya perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat, terutama yang dinilai krusial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“DPRD Jateng akan terus membuka ruang dialog yang sehat, terukur, dan terarah,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa penyampaian aspirasi tidak harus selalu dilakukan melalui aksi di jalan.

Forum dialog dan ruang formal, lanjutnya, dapat menjadi alternatif untuk menghasilkan masukan yang lebih konstruktif.

Namun demikian, pernyataan tersebut belum sepenuhnya diterima oleh massa aksi. Mahasiswa menilai respons yang diberikan masih belum menjawab substansi tuntutan mereka.

Setelah sekitar 30 menit menyampaikan aspirasi, massa aksi akhirnya membubarkan diri secara tertib.

Mereka kembali berjalan kaki menuju titik awal di kawasan Undip, menutup aksi dengan suasana yang tetap kondusif.(Adv)