BATAM (Jatengreport.com) — Komisi D DPRD Jawa Tengah menyoroti pesatnya pembangunan konektivitas jalan di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Pulau Batam.

Perkembangan yang dinilai sangat cepat itu menjadi pembanding sekaligus pemantik bagi Jawa Tengah untuk mempercepat standardisasi jalan sesuai klasifikasi nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Ketua Komisi D, Nur Saadah, mengatakan pihaknya ingin mempelajari konsep besar pembangunan jalan di Kepri sebagai bahan percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah.

Menurutnya, Batam memiliki keunggulan strategis dan visi pembangunan yang jelas, sehingga peningkatan kualitas jalan bisa berjalan agresif dan terarah.

“Kami ingin tahu bagaimana Dinas PUPR Pertanahan mengonsep konektivitas jalan di provinsi ini, terlebih di Batam,” ungkap Nur Saadah saat pertemuan Komisi D dengan Dinas PUPR dan Penataan Ruang Kepri yang diwakili Suji Hartanto, serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kementerian PUPR yang diwakili Soendiarto, belum lama ini.

Ia mengungkapkan, Batam sejak awal didesain untuk menjadi “Singapura”-nya Indonesia, sehingga percepatan infrastruktur — terutama jaringan jalan — terus didorong.

Anggota Komisi D lainnya, Sukardiyono, juga menanyakan secara rinci mengenai proporsi anggaran pembangunan jalan di Kepri yang bersumber dari pemerintah pusat melalui APBN.

Menanggapi hal tersebut, Suji Hartanto menjelaskan bahwa pembangunan jaringan jalan di Kepulauan Riau dilakukan secara terpadu, termasuk melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.

Total terdapat 14 ruas jalan dengan panjang 76 km yang telah diresmikan di enam kabupaten/kota.

“Selain APBN, anggaran APBD juga kami optimalkan untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur jalan dan jembatan. Tujuannya untuk memperkuat konektivitas, mendukung aktivitas ekonomi, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif,” jelas Suji.

Berbagai proyek strategis turut dikerjakan, antara lain pelebaran sejumlah ruas utama di Batam yang bertujuan memperlancar mobilitas industri, logistik, dan pariwisata. Sementara itu, pembangunan melalui IJD meliputi:

• Tanjungpinang: Jalan Panglima Dompak, Jalan Jaya Kelan
• Bintan: Jalan Lintas Timur, akses Pelabuhan Sri Bayintan
• Karimun: Jalan Sebelai Sei Asam, Jalan Tanjung Batu–Sawang
• Lingga: Jalan Marok Kecil–Resang
• Anambas
• Natuna: Jalan Pantai Sisi–Jermalik

Komisi D menilai percepatan pembangunan jalan di Kepri dapat menjadi model perencanaan yang lebih progresif bagi Jawa Tengah.

Dengan mencontoh pola penyusunan konsep dan eksekusi pembangunan di Batam, mereka berharap akselerasi konektivitas di Jateng bisa segera diwujudkan.

Pertemuan ini menjadi langkah awal bagi Komisi D untuk menyusun rekomendasi percepatan standardisasi jalan serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pembangunan infrastruktur. (Adv)