SEMARANG (Jatengreport.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggencarkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui program sosialisasi dan edukasi publik.

Langkah ini diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat serta pemangku kepentingan di Jawa Tengah mengenai bahaya dan potensi praktik koruptif.

“Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kami menerapkan sistem trisula, yaitu memberikan efek jera agar tidak terulang, mencegah potensi korupsi dengan teknologi informasi meskipun kerap diakali, serta menanamkan pendidikan antikorupsi sejak jenjang terbawah hingga ke atas,” ujar salah satu narasumber dari KPK saat roadshow pencegahan korupsi di Studio 1 TVRI Jawa Tengah, baru-baru ini.

Acara yang juga disiarkan secara langsung oleh RRI Semarang itu mengangkat tema “Sinergi Pencegahan Korupsi melalui Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API) di Provinsi Jawa Tengah”. Diskusi dipandu oleh Ulil Albab dan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ketua DPRD Jateng Sumanto, Sekretaris Daerah Jateng Sumarno, serta Ketua Forum komPak API Jateng, Suharsi.

Ketua DPRD Jateng Sumanto menegaskan, lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam mencegah praktik korupsi melalui tiga fungsi utamanya: legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Menurutnya, sistem e-planning yang diterapkan di Jawa Tengah menjadi instrumen penting untuk memastikan transparansi.

“Kami di DPRD berupaya memastikan setiap rupiah pajak masyarakat benar-benar kembali untuk kepentingan masyarakat. Melalui sistem e-planning, anggaran setiap dinas bisa diawasi secara terbuka,” jelas politikus PDIP itu.

Sementara itu, Sekda Jateng Sumarno menyampaikan pesan Gubernur agar seluruh jajaran pemerintah daerah menjaga integritas dengan menolak praktik titip-menitip kepentingan dalam program pembangunan.

“Tidak boleh ada titipan atas nama siapa pun. Integritas dan akuntabilitas harus terus dijaga agar pembangunan benar-benar berpihak pada masyarakat,” tegasnya.

Ketua Forum komPak API Jateng Suharsi menambahkan, peran komunitas antikorupsi juga krusial dalam membangun budaya integritas di tingkat akar rumput.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam memperkuat benteng pencegahan korupsi di Jawa Tengah. (Adv)