SEMARANG (Jatengreport.com) - Agustina, Wali Kota Semarang, menyambut baik kehadiran Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang diharapkan mampu membuka jalan kolaborasi antara pusat dan daerah. Menurutnya, meski berbagai program sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan telah dijalankan hingga tingkat kelurahan dan kecamatan, penurunan angka kemiskinan di Kota Semarang masih terhambat oleh faktor lingkungan dan keterbatasan infrastruktur.

Hal tersebut disampaikan Agustina saat menyambut Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, yang melakukan kunjungan kerja ke Kota Semarang, Kamis (19/6). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk meninjau langsung tantangan pengentasan kemiskinan di tingkat kota.

“Salah satu hambatan utama adalah banyaknya warga yang tinggal di bantaran sungai Banjir Kanal Barat (BKB) dan Banjir Kanal Timur (BKT). Tanah tersebut milik BBWS dan merupakan ruang terbuka hijau, sehingga tidak bisa ditata atau dibangun intervensi permanen oleh kota. Kalau tidak ada peran pusat, kami akan kesulitan menembus batas-batas kewenangan itu,” ungkap Agustina.

Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di kota Semarang pada tahun 2024 masih berada di kisaran 4 persen. Angka ini belum sesuai target RPJMD yang dipatok sebesar 3,39 persen dan ditargetkan turun menjadi 2,99 persen pada akhir 2029.

Menanggapi hal tersebut, Menko Muhaimin menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan harus menjadi agenda prioritas semua pihak, mulai dari kementerian, lembaga negara hingga Pemerintah Daerah atau Pemda.

“Program pengentasan kemiskinan harus jadi agenda prioritas teratas,” tegas Muhaimin. Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.

“Kemiskinan bukan hanya soal pendapatan, tapi soal beban pengeluaran. Maka subsidi harus diarahkan untuk mengurangi pengeluaran masyarakat—harga bahan pokok stabil, sekolah gratis, transportasi bagus. Di sisi lain, kita juga perlu memperbanyak wirausaha dan mempercepat transisi penerima bantuan menjadi mandiri,” tegasnya.

Muhaimin juga menyampaikan bahwa Bansos diterima maksimal lima tahun, kecuali untuk lansia dan penyandang disabilitas. Ia berharap kantong-kantong kemiskinan bisa disulap menjadi wilayah yang mandiri dan produktif.

Dalam penutupnya, Muhaimin menekankan bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. “Kalau tak ada pendidikan, kemiskinan bisa saja turun, tapi tetap turun-temurun,” pungkasnya.