SEMARANG (Jatengreport.com) – Ketua Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono, menegaskan pentingnya sikap tegas terhadap segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Ferry menyoroti sejumlah kasus pelanggaran HAM yang semakin marak terjadi baik di tingkat nasional maupun daerah, dan menyatakan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah nyata untuk menanggulanginya.

Menurut Ferry, pelanggaran terhadap HAM bukan hanya sekadar masalah hukum, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang menyangkut martabat setiap individu. Dia menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia, khususnya Jawa Tengah, memperkuat perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara.

“Kita harus menegakkan prinsip-prinsip HAM di setiap lini kehidupan, mulai dari hak atas kebebasan, hak atas keamanan, hingga hak atas keadilan sosial. Tidak ada toleransi untuk pelanggaran HAM dalam bentuk apapun,” tegasnya.

Ferry mengingatkan bahwa dalam sistem pemerintahan demokratis, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama.

Setiap tindakan yang merugikan hak-hak dasar individu, baik itu berupa diskriminasi, penyiksaan, atau penghilangan paksa, harus dihadapi dengan sikap yang tegas dan tidak pandang bulu.

“Ini bukan sekadar masalah hukum, tapi masalah moral. Setiap pelanggaran terhadap HAM harus ditindak dengan cepat dan tegas agar memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan,” ujarnya.

Selain penegakan hukum, Ferry juga menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi terkait hak asasi manusia kepada masyarakat, terutama generasi muda.

Menurutnya, pengetahuan tentang HAM perlu ditanamkan sejak dini agar masyarakat dapat memahami dan menghargai hak-hak orang lain.

Ia mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengadakan program-program pendidikan tentang HAM yang dapat diakses oleh berbagai kalangan.

“Pendidikan HAM harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di semua tingkat, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ini penting agar generasi penerus dapat tumbuh menjadi pribadi yang sadar akan pentingnya hak asasi manusia dan menjaga integritas sosial yang berbasis pada rasa saling menghormati,” kata Ferry.

Sebagai wakil rakyat di daerah, Ferry juga menekankan pentingnya peran serta pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani kasus pelanggaran HAM.

Ia mengajak pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk bekerja sama dalam membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Menurut Ferry, pemerintah daerah harus memiliki mekanisme yang efektif untuk mendeteksi dan menyelesaikan pelanggaran HAM, serta memastikan bahwa setiap korban mendapatkan keadilan yang setimpal. 
"Kita harus membuat sistem pelaporan yang lebih efisien dan mengakomodasi setiap keluhan masyarakat terkait pelanggaran hak-hak mereka. Selain itu, kita juga harus memastikan ada sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran HAM agar ada efek jera," katanya.

Selain itu, ia menekankan bahwa pemerintah daerah perlu menggandeng lembaga-lembaga independen, seperti Komnas HAM, serta organisasi masyarakat sipil, dalam menangani pelanggaran HAM. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat akan memperkuat sistem perlindungan HAM di daerah.

Namun, Ferry juga menyadari bahwa penegakan HAM di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, masih menghadapi berbagai tantangan.

Salah satunya adalah masalah ketidakpastian hukum dan lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran HAM.

Dia mengungkapkan bahwa banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak mendapat perhatian serius dari pihak berwenang, dan hal ini menyebabkan korban merasa tidak memperoleh keadilan.

“Masalah ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Kita harus memperkuat sinergi antara lembaga hukum dan pemerintahan untuk memastikan bahwa kasus pelanggaran HAM tidak hanya diselesaikan secara formal, tetapi juga dengan prinsip keadilan substansial,” ujar Ferry.

Di akhir, Ferry mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia.

Ia berharap agar Jawa Tengah dapat menjadi contoh daerah yang peduli dan bertindak tegas dalam menghadapi pelanggaran HAM, sekaligus menjadikan HAM sebagai nilai utama dalam setiap kebijakan publik.

Ferry Wawan Cahyono menegaskan bahwa penegakan hak asasi manusia adalah tanggung jawab bersama, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat itu sendiri.

Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap warga negara terlindungi dengan baik.

Tidak ada ruang untuk pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, dan segala bentuk diskriminasi atau kekerasan harus mendapatkan penanganan yang tegas, adil, dan tidak pandang bulu.

Dengan langkah-langkah tegas yang diambil dalam melindungi dan menegakkan HAM, diharapkan Jawa Tengah dapat menjadi daerah yang lebih maju dan berkeadilan, serta mampu mewujudkan masyarakat yang lebih harmonis, saling menghargai, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. (Adv)