SEMARANG (Jatengreport.com) – Anggota DPRD Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono, menyampaikan dukungan penuh kepada masyarakat desa untuk mengembangkan potensi industri di tingkat lokal.

Langkah ini, menurut Ferry, sangat penting dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang ada di desa sekaligus memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dan sejahtera.

Dalam pernyataannya, Ferry menjelaskan bahwa pengembangan industri di desa tidak hanya akan membantu menggerakkan roda ekonomi desa, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat.

"Desa-desa di Jawa Tengah memiliki potensi luar biasa, baik dalam hal sumber daya alam maupun keterampilan masyarakatnya. Dengan mengembangkan industri berbasis desa, kita bisa mengoptimalkan potensi tersebut untuk kepentingan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," ujar Ferry, di Semarang, baru-baru ini.

Ferry melihat bahwa banyak desa di Jawa Tengah yang memiliki sumber daya alam yang belum tergarap dengan optimal, baik itu dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga kerajinan tangan.

Menurutnya, dengan pendekatan yang tepat dan pengelolaan yang profesional, desa-desa ini bisa menjadi sentra industri kecil dan menengah yang tidak hanya mampu bersaing di pasar domestik, tetapi juga memiliki peluang untuk merambah pasar internasional.

"Pengembangan industri desa tidak hanya soal memanfaatkan SDA, tapi juga soal bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat lokal. Ketika masyarakat desa dilibatkan dalam proses produksi dan pengolahan, maka mereka tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai pemilik dari industri itu sendiri. Ini yang disebut dengan pemberdayaan yang sejati," lanjut Ferry yang juga Ketua Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Jateng.

Ferry juga menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam mewujudkan pengembangan industri di tingkat desa.

Menurutnya, peran pemerintah daerah sangat krusial dalam menyediakan infrastruktur yang memadai, memberikan pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat, serta menciptakan regulasi yang mendukung tumbuhnya industri lokal.

Selain itu, ia mengajak sektor swasta untuk turut berinvestasi di desa-desa guna membantu mendorong percepatan pembangunan industri desa.

"Pemerintah daerah perlu hadir untuk memberikan dukungan dalam bentuk infrastruktur, akses permodalan, hingga pendampingan teknologi. Sementara itu, sektor swasta dapat berperan dalam membawa pasar dan jaringan distribusi yang lebih luas. Sinergi inilah yang akan membuat industri desa mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan," kata Ferry.

Lebih lanjut, Ferry juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri desa, seperti akses yang terbatas terhadap teknologi, permodalan, dan pengetahuan manajemen.

Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah harus lebih aktif dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat desa agar mereka dapat mengelola industri lokal dengan lebih efisien dan efektif.

Ferry meyakini bahwa jika pengembangan industri di desa dilakukan secara serius dan terencana, dampaknya akan sangat besar tidak hanya bagi masyarakat desa, tetapi juga bagi perekonomian Jawa Tengah secara keseluruhan.

"Dengan adanya industri di desa, kita tidak hanya akan melihat peningkatan kesejahteraan di tingkat lokal, tetapi juga penurunan angka urbanisasi, karena masyarakat akan memiliki alternatif pekerjaan di desa mereka sendiri," jelasnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya kebijakan pro-desa dari pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pembangunan desa tetap menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.

"Pengembangan industri desa harus menjadi bagian integral dari visi pembangunan daerah. Kebijakan yang pro-desa akan memastikan bahwa desa-desa kita tidak tertinggal dalam arus modernisasi, tetapi justru menjadi motor penggerak ekonomi daerah," pungkas Ferry.

Dengan semangat tersebut, Ferry berharap masyarakat desa di seluruh Jawa Tengah dapat terus mengembangkan potensi industri yang ada, didukung dengan fasilitas yang memadai dari pemerintah serta kemitraan dengan sektor swasta, demi terwujudnya kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan. (Adv)