SEMARANG (Jatengreport.com) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono, menegaskan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan dan akuntabel.

Ia menekankan bahwa APBD merupakan uang masyarakat yang dikelola oleh pemerintah daerah, dengan salah satu sumber utamanya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh karena itu, penggunaan APBD harus diawasi secara ketat dan diaudit secara berkala untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.

Dalam pernyataannya, Ferry mengatakan bahwa APBD bukan sekadar angka dalam buku anggaran, melainkan representasi nyata dari kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

"Sebagai sumber daya yang dihasilkan dari kontribusi warga, penting bagi kita untuk memastikan bahwa setiap alokasi dana digunakan secara efektif dan efisien," ujar Ferry yang juga Ketua Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Jateng, di Semarang, baru-baru ini.

Ferry menekankan bahwa audit berkala terhadap APBD menjadi langkah penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, audit yang dilakukan secara independen dan komprehensif akan membantu memastikan bahwa penggunaan APBD sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Ferry menambahkan bahwa audit yang rutin dan transparan dapat memastikan program-program yang dibiayai oleh APBD tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selain itu, audit juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana atau praktik korupsi. Hal ini dianggap penting untuk menjaga agar setiap rupiah dari APBD benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Ferry juga menyoroti peran serta masyarakat dalam pengawasan APBD. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahapan pengelolaan APBD, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah," tambahnya.

Menurut Ferry, pengelolaan APBD yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui alokasi dana yang tepat, pemerintah daerah dapat memberikan layanan publik yang berkualitas, membangun infrastruktur yang dibutuhkan, serta mendukung program-program pemberdayaan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD bukan hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan APBD.

Ferry mengajak semua pihak terkait, termasuk lembaga pengawas, akademisi, dan masyarakat umum, untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem pengelolaan APBD yang lebih baik.

"Kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan pengelolaan APBD yang sehat dan berorientasi pada kepentingan publik. Hanya dengan kerja sama yang solid, kita dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Jawa Tengah," tutupnya.

Pernyataan dari Ferry Wawan Cahyono ini menjadi pengingat bagi semua pihak mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan APBD.

Dengan pengawasan yang ketat, audit yang berkala, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan APBD dapat dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sehingga mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.  (Adv)