JAKARTA (Jatengreport.com) - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), merestui dan melantik Asep Nana Mulyana sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) di Kejaksaan Agung.

Asep Nana Mulyana dikenal sebagai sosok yang berintegritas dan memiliki rekam jejak yang baik di bidang hukum. Dengan pengalamannya yang luas, ia diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam penegakan hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.

Sebelumnya, Asep Nana Mulyana menjabat sebagai Direktur Jenderal Perundang-undangan di Kementerian Hukum dan HAM, penunjukan dirinya sebagai Jampidum merujuk pada keputusan Presiden (Keppres) Nomor 62/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung ST Burhanuddin juga menerbitkan Surat Perintah Nomor Print 57/A/JA/06/2024 tanggal 4 Juni 2024 perihal jadwal pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Asep Nana Mulyana sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, pelantikan Asep dijadwalkan akan dilaksanakan pada pekan depan.

“Tanggal 11 Juni hari Selasa akan dilakukan pelantikan,” ujar Ketut.

Sebagai Informasi, Asep Mulyana merupakan pejabat Dirjen Perundangan undangan di Kementerian Hukum dan HAM yang dilantik pada Kamis 23 Februari 2023 lalu.

Nama Asep tidak asing dilingkungan Kejaksaan, sebelum lolos mengikuti seleksi terbuka yang diselenggarakan Kemenkumham, dan akhirnya menduduki jabatan sebagai Dirjen PP.

Kala itu Asep masih menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pria kelahiran Tasikmalaya, 14 Agustus 1969 itu pun pernah menjabat sebagai Kepala Kejati Banten dan berbagai jabatan struktural di Kejaksaan Agung dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri.

Pria lulusan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran itu pun dianugerahi sebagai profesor kehormatan di Universitas Pendidikan Indonesia bidang Ilmu Hukum.