KENDAL (Jatengreport.com) - Puji syukur mengucapkan kehadirat Tuhan YME yang melalui berbagai ikhtiar perangkat desa dan kepala desa di Kabupaten Kendal telah menerima Siltap yang sempat tertunda mulai Januari hingga Maret 2024, walaupun kenaikannya belum terealisasi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Forsekdes Kabupaten Kendal Moch Rifqi Rosadi, pada Jumat (5/4).

Moch Rifqi Rosadi yang juga Sekdes Kebonagung Kecamatan Ngampel mengatakan, Penyaluran Siltap Kades dan Perangkat Desa telah dilaksanakan pada hari Kamis, 4 April 2024 dari rekening daerah ke rekening desa oleh BPKAD melaui Bank Jateng.

"Namun faktanya hingga malam ini masih banyak perangkat desa yang belum menerima siltap. Hal ini dikarenakan penyesuain mekanisme belanja pemerintah desa mulai tahun 2024 harus melalui non tunai,"kata Rifqi.

Menurutnya, kendalanya adalah tidak aktifnya rekening perangkat desa sebagai media penyaluran siltap, dimana harus mengaktifkan rekening terlebih dahulu melalui CS Bank Jateng. Selain itu, sisa dua hari kerja dilingkungan Pemerintah kabupaten kendal, termasuk pemerintah desa dan bank jateng mengharuskan bekerja esktra dalam proses penyaluran ini.

"Malam ini pegawai Bank Jateng masih lembur untuk membantu proses penyaluran sampai ke rekening perangkat desa sebagai penerima hak.
Semoga keterlambatan penyaluran Siltap seperti ini tidak terjadi lagi di tahun depan, sehingga tidak terjadi gejolak dan seruan untuk melakukan aksi demonstrasi dari perangkat desa se Kabupaten Kendal," ungkap Moch Rifqi.

Ketua Forsekdes Kabupaten Kendal mengungkapkan, Sinergi antara Paguyuban Kepala Desa Bahurekso Kendal, PPDI, dan Forskedes harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan. Karena masih ada agenda untuk pengawalan Perbup kenaikan Siltap.

"Harapan kami semoga ke depan dengan Paguyupan BPD pun kami bisa duduk bareng dan sejalan dalam mewujudkan desa makmur dan sejahtera, karena kedepan agenda kami adalah untuk menaikkan pengalokasian ADD yang selama ini di kisaran 10% dari dana perimbangan, akan kita upayakan untuk bisa mencapai 15% agar operasional pemerintah desa bisa tercukupi,"jelas Moch Rifqi Rosadi.

Pada saat ini, prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) hanya tertuju untuk pembayaran Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan tunjangan BPD.

"Sementara masih banyak kebutuhan yang harus terbayarkan untuk operasional pemerintah desa seperti biaya listrik, internet, air bersih, BPJS ketenagakerjaan yang tagihannya harus dibayarkan setiap bulan. Selain itu juga terdapat kebutuhan rutin seperti ATK, snack rapat/musyawarah, operasional RT dan RW, operasional lembaga desa yang kegiatannya berjalan mulai awal tahun," tandas Sekdes Moch Rifqi Rosadi Ketua Forsekdes Kendal.

Menurutnya, kegiatan ini sudah berjalan dan didanai salah satunya melalui Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Akan tetapi penyalurannya pada akhir tahun sehingga kurang efektif jika dana tersebut sebagai penunjang operasional pemerintah desa.

"kedepannya PPDI, Forsekdes, Paguyuban Kepala Desa Bahurekos Kendal dan akan mengajak pahuyuban BPD tentunya dalam hal berjuang dan berkomunikasi dengan pihak terkait seperti DPRD selaku pembentuk dan elemen dari Badan Anggaran di Kabupaten Kendal dan pihak-pihak lain agar Pengalokasian ADD bisa terlaksana untuk memenuhi operasional pemerintah desa yang selama ini masih sangat minim,"tutur Rifqi.

Ketua Forsekdes Kabupaten Kendal Moch Rifqi Rosadi mewakili atas nama seluruh pengurus dan juga selaku Sekretaris PPDI Kabupaten Kendal mewakili atas nama Ketua PPDI Kabupaten Kendal beserta jajaran pengurus meminta maaf atas segala kekurangan.

"Harapan kami agar tetap solid dan dapat bersinergi baik kepada organisasi lain maupun stakeholder agar dapat mewujudkan kendal handal yang merata dan menyeluruh. Kami mengucapkan selamat menyongsong hari Raya Idul Fitri 1445 H. Semoga puasa dan amal baik kita diterima, dan diampuni segala dosa. Mohon ma'af lahir dan batin,"pungkasnya.