SEMARANG (Jatengreport.com) – Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Jateng siap mengawal pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan, di tengah Pemprov Jateng terus berupaya melakukan program-program pengentasan kemiskinan.

Sejumlah Upaya yang telah dilakukan yakni,  menciptakan beberapa program bantuan usaha mikro untuk UMKM, program BLT, RTLH hingga turut menjaga kestabilan harga barang pokok, serta mengadakan balai latihan kerja.

“ Pemerintah turut mendukung perkembangan dan inovasi yang mulai dilakukan oleh UMKM. Misalnya, terhadap UMKM yang mulai masif melakukan branding produk, hingga berjualan online dan mendapatkan omzet yang semakin besar,” kata Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono di Semarang, baru-baru ini.

Selain itu, lanjutnya, juga bantuan rehab rumah layak huni (RLTH) dan bantuan kesehatan stunting dan lainnya.

“Kami juga berupaya semaksimal mungkin, untuk ikut mndorong upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jateng, termasuk salah satunya progam pencegahan stuting,” katanya.

Menurutnya, sebenarnya pemerintah juga sudah banyak berupaya dalam pengentasan kemiskinan. Sudah banyak program yang dilakukan, seperti program BLT, BPJS, RTLH dan program yang lain.

Kemiskinan terjadi karena orang tersebut kehilangan pendapatan, bisa karena menjadi korban PHK, atau manula yang sudah tidak bisa lagi bekerja menghasilkan.

Sedangkan di Indonesia, ada istilah kemiskinan ekstrem yang merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar macam makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi.

Jadi bisa disimpulkan bahwa kemiskinan ekstrem berbeda dari kemiskinan biasa, mengingat kemiskinan ekstrem tidak hanya menyangkut masalah besar kecilnya pendapatan, melainkan lebih dari itu.

“Definisi kemiskinan ekstrem itu lebih pada orang tersebut yang sudah tak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, seperti makan. Sangat berbeda dengan kemiskinan yang terjadi di desa misalnya,” ujar dia.

Kemiskinan di desa bisa dilihat dari kondisinya, miskin tetapi memelihara kerbau atau memiliki sawah, walau kondisi rumahnya tidak layak. Gambaran seperti warga desa itu belum masuk kategori kemiskinan ekstrem tetapi kemiskinan biasa.

Warga di Jateng yang masuk kategori miskin sebanyak 400.000, sedangkan yang masuk kategori kemiskinan ekstrem mencapai sebanyak 32.000.

“Bahkan saat ini pendataan telah kami lakukan di seluruh wilayah Jateng dan progressnya mencapai 70%. Kecuali di Cilacap yang telah mencapai 100%,” kata dia.

Menurutnya, seseorang yang dianggap kategori kemiskinan ekstrem batasnya adalah pendapatan di bawah Rp40.000/hari.

Sementara jika masih memiliki penghasilan alamiah seperti bercocok tanam di sawah sendiri, bukan lahan sawah orang lain, juga memiliki ternak kerbau itu masih masuk kategori kemiskinan, belum ekstrem.

Sedangkan untuk mengurangi angka kemiskinan, bisa dilakukan misalnya dengan melakukan padat karya, atau melibatkan investasi untuk membuka lapangan kerja dengan penghasilan lebih tinggi lagi, pelatihan membuka usaha mandiri.

“Ya, kami berharap program-program yang telah diciptakan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, sehingga kita dapat terus bersama menekan angka kemiskinan di Jateng,” tutur Ferry.

Bersikap Jujur dan Tidak Putus Asa

Selain dari bantuan pemerintah, masyarakat diharapkan juga sadar diri, dan ikut melakukan perubahan agar angka kemiskinan tidak terus naik.

“Sadar diri yang dimaksud adalah dengan bersikap jujur, dan tidak mudah putus asa. Apabila memang masih mampu, malu lah apabila mendapatkan bantuan seperti BLT,” ujarnya.

Kepala daerah diharapkan bisa berkolaborasi dengan perusahaan terkait peluang kerja bagi warga kategori miskin ekstrem. Langkah itu dilakukan, sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi dan melepaskan mereka dari garis kemiskinan.

Dia meminta gubernur sampai bupati/wali kota supaya mendata secara detail kembali kondisi kemiskinan di daerah masing-masing. Dengan validitas data kemiskinan yang terbarukan, pemerintah daerah dapat fokus menangani serta mengurangi jumlah kasus di daerah masing-masing.

Ferry mengatakan upaya penurunan angka kemiskinan harus dilakukan secara serius dan menyasar beberapa daerah yang masuk kategori angka kemiskinan ekstrem masih tinggi.

Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan, terdapat 923 desa yang masuk dalam zona kemiskinan. Oleh karenanya, dia mengajak masa reses bisa ikut berperan menekan angka kemiskinan.

Berpedoman data yang valid, tutur Ferry akan mempermudah penanganan dan lebih cepat. Untuk data kemiskinan ekstrem telah ditangani secara khusus. (Adv)