SEMARANG (Jatengreport.com) – Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Jateng siap bersinergi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) HAM Jateng, sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dari sisi hukum, produk hukum dan HAM, sehingga masyarakat pun dapat lebih memahami mengenai persoalan hukum maupun produk hukum yang berlaku.

Wakil Ketua DPRD  Jateng Ferry Wawan Cahyono mengatakan, dengan bersinergi DPRD dan Kanwil Kemenkum HAM, dapat saling bertukar informasi dan mencari solusi dalam upaya peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Atas nama Pimwan (Pimpinan DPRD), kami menyampaikan selamat dan sukses dalam sertijab ini. Kami siap berkomunikasi dan berkolaborasi dalam rangka pelayanan bagi masyarakat di Jateng,” ujarnya seusai menghadiri serah terima jabatan (sertijab) Kakanwil Kemenkum HAM Jateng di aula kantor kanwil setempat, kemarin.

Sebagai informasi, dalam sertijab itu, jabatan Kakanwil Kemenkum HAM Jateng kini diemban Hantor Situmorang dari sebelumnya A Yuspahruddin, yang sudah memasuki masa pensiun. Sertijab tersebut dihadiri Lucky Agung Winarto selaku Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kemenkum HAM RI.

Hantor Situmorang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Humas Kemenkum HAM RI.

Ferry menambahkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional secara umum. 

“Keberadaan Kanwil Kemenkumham, melalui Perancang Peraturan Perundang-undangan bukan mengambil alih tugas dan fungsi, melainkan sebagai guiden, sehingga dapat menjadi pendamping pada setiap pembentukan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpeng tindih, serta berpotensi terjadi pembatalan,” ujar dia.

Pihaknya berharap, sinergi DPRD Jateng dengan Kanwil Kemenkum HAM Jateng dapat direalisasikan hingga mampu menguatkan komitmen dan sinergitas untuk mengimplementasikan seluruh kerja sama. 

“Saya sangat berharap kerja sama ini bisa diwujudkan, tidak hanya dibatasi dalam bidang pembentukan produk hukum saja, namun termasuk di bidang lainnya juga yang sesuai dengan tugas Kanwil Kemenkumham, seperti Bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, KI, dan HAM,” ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Yuspahruddin menuturkan, wilayah kerja di Jateng memiliki Unit Pelayanan Teknis (UPT) terbanyak di Indonesia. 

Tercatat ada 71 UPT dimana 10 UPT di antaranya berada di Lapas Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap. UPT di Kemenkum HAM itu seperti lapas, imigrasi dan diklat. (Adv)