SEMARANG (Jatengreport.com) – Industri Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia menghadapi tantangan besar di tengah tekanan geopolitik global, volatilitas pasar, serta percepatan transformasi digital.

Dalam situasi tersebut, BPD dituntut menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi daerah sekaligus menjaga ketahanan ekonomi masyarakat.

Isu strategis itu mengemuka dalam Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (3/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo, Kepala Biro BUMD dan BLUD Jawa Tengah Agus Prasutio, serta jajaran Dewan Komisaris BPD dari wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia.

Sebagai tuan rumah, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) mempertemukan jajaran komisaris dan direksi BPD se-Indonesia guna merumuskan arah kebijakan industri perbankan daerah menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

Komisaris Utama Independen Bank Jateng, Adnas, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Bank Jateng dalam menyelenggarakan forum tersebut. Tahun ini, seminar dan Munas FKDK BPDSI mengusung tema “BPD yang Lebih Resilien, Kompetitif, dan Kontributif terhadap Perekonomian Daerah.”

Menurut Adnas, tema tersebut relevan dengan kondisi industri saat ini yang diwarnai ketidakpastian global dan nasional.

“Tema ini sangat krusial di tengah perkembangan global dan nasional yang penuh tantangan serta ketidakpastian. Kondisi ekonomi dunia, tekanan geopolitik, percepatan transformasi digital, hingga dinamika perekonomian nasional yang fluktuatif menuntut BPD untuk tetap kokoh, adaptif, dan menjaga stabilitas lembaga secara berkelanjutan,” ujar Adnas.

Ia menegaskan, semakin besarnya skala bisnis BPD di tingkat nasional membuat fungsi pengawasan Dewan Komisaris menjadi penting dalam memastikan fungsi intermediasi perbankan berjalan optimal.

Di sisi lain, BPD juga diminta tetap fokus mendukung sektor produktif daerah, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Penguatan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko yang pruden, kolaborasi antardaerah, serta inovasi berkelanjutan menjadi kunci agar BPD mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” katanya.

Adnas menambahkan, semangat tersebut sejalan dengan filosofi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, “Ngopeni lan Ngelakoni Jawa Tengah,” yang menekankan pentingnya merawat dan bekerja nyata demi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang hadir sebagai keynote speaker menegaskan BPD harus menjadi solusi atas persoalan permodalan masyarakat kecil. Menurutnya, di Jawa Tengah terdapat sekitar 4,2 juta pelaku UMKM, dengan sekitar 3,2 juta di antaranya berada pada level mikro.

“Akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga terjangkau menjadi instrumen krusial. Ini bukan sekadar bisnis, tetapi benteng untuk mencegah masyarakat bergantung pada pinjaman berbunga tinggi,” ujar Ahmad Luthfi.

Tak hanya permodalan, ia juga menyoroti pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.

“BUMD harus lebih aktif menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas strategis, terutama yang kerap mengalami gejolak seperti bawang merah dan cabai,” katanya.

Menurut Ahmad Luthfi, penguatan ekonomi daerah membutuhkan kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta otoritas keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia.

Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FKDK BPDSI, Prof. M. Mas’ud Said, mengungkapkan BPD kini menjadi salah satu kekuatan besar industri perbankan nasional dengan total aset mendekati Rp1.100 triliun atau sekitar 10 persen dari total aset perbankan nasional.

“Kontributif menjadi kata kunci. Dengan kekuatan aset ini, BPD harus mengoptimalkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal di tengah berkurangnya dukungan fiskal pusat,” ujarnya.

Untuk memperkuat arah kebijakan industri, FKDK BPDSI bersama Bank Jateng juga berkomitmen menyelaraskan langkah operasional dengan Roadmap Penguatan BPD 2024–2027 yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam Munas tersebut, peserta juga menetapkan susunan kepengurusan FKDK BPDSI periode terbaru dengan Adnas sebagai Ketua, didampingi sejumlah komisaris BPD dari berbagai daerah sebagai pengurus inti dan koordinator wilayah.