SEMARANG (Jatengreport.com) — Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menyatakan akan bersikap hati-hati dalam menanggapi wacana penerapan kembali sistem enam hari sekolah untuk jenjang SMA/SMK yang tengah digodok Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan bahwa setiap perubahan kebijakan pendidikan tidak bisa dilakukan tergesa-gesa tanpa kajian komprehensif, terutama karena dampaknya langsung dirasakan siswa dan keluarga.

“Kita sudah berkoordinasi dengan pusat. Yang jelas, harus ada kajian mendalam dari Bappeda sebelum mengambil keputusan,” ujar Agustina saat ditemui di kantornya, Senin (27/11).

Agustina menambahkan, Pemkot Semarang tidak menutup kemungkinan menerapkan pola enam hari sekolah tidak hanya untuk SMA/SMK, tetapi juga jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP.

Namun, keputusan tersebut harus dilandasi analisis menyeluruh dan sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat.

Jika sistem enam hari sekolah kembali diberlakukan, Agustina menilai perlu ada penguatan kegiatan pendukung di luar jam pelajaran.

Ia mengusulkan agar sore hari dimanfaatkan untuk aktivitas positif yang menunjang perkembangan karakter dan kemampuan siswa.

“Anak-anak bisa mengikuti kegiatan sore yang positif, seperti mengaji atau les menari. Ini bisa jadi keterampilan tambahan dan menghindarkan mereka dari hal-hal negatif,” ujarnya.

Pemkot juga mendorong kegiatan akademik tambahan seperti les Bahasa Inggris atau Matematika, yang dapat memperkuat kompetensi siswa.

Untuk bidang seni, Agustina mencontohkan bahwa kemampuan menari bisa dipresentasikan dalam acara kampung, seperti perayaan Agustusan, sehingga anak memiliki ruang berekspresi.

Di sisi lain, Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Semarang, Setyo Budi, menyebut pelaksanaan lima hari sekolah selama ini tidak menemui kendala berarti.

Karena itu, rencana perubahan harus mempertimbangkan rekam jejak implementasi kebijakan sebelumnya.

“Sejauh ini belum ada hambatan. Jadi kita harus ada pertimbangan, seperti dulu waktu akan memberlakukan lima hari sekolah juga ada uji coba,” jelasnya.

Pemkot Semarang memastikan akan terus memantau pembahasan di tingkat provinsi sembari menyiapkan kajian internal untuk memastikan setiap kebijakan pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi siswa dan keluarga.***