SEMARANG (Jatengreport.com) – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah, Dr. Hendro Dewanto, menegaskan komitmen penuh institusinya dalam mendukung dan mengawal secara ketat kebijakan strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Badan Gizi Nasional (BGN), yang turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Deputi BGN Mayjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha dan Bupati/Wali kota se Jawa Tengah, di Kota Semarang, beberapa waktu lalu.

Dalam forum tersebut, Kajati Hendro menyampaikan,  Kejati  telah melakukan verifikasi lapangan (survei) terhadap 120 usulan lokasi pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

“Hasil survei dari jajaran Kejaksaan di daerah menunjukkan 95 lokasi dinyatakan siap dibangun, sementara 25 lokasi lainnya belum memenuhi syarat. Untuk lokasi yang belum siap, kami dorong agar segera ditindaklanjuti oleh tim Satgas dan dikoordinasikan melalui Kejaksaan Negeri di masing-masing wilayah.” kata dia.

Ia menegaskan bahwa data hasil survei lengkap, termasuk titik koordinat lokasi, telah dikirimkan ke Badan Gizi Nasional sebagai acuan pelaksanaan pembangunan fisik dapur.

Lebih lanjut, Kajati Hendro menyatakan peran Kejaksaan tidak semata-mata sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan program nasional benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mendukung penuh kebijakan Pemprov Jawa Tengah dalam percepatan Program Makan Bergizi Gratis. Kami akan terus mengawal setiap tahapan secara ketat mulai dari verifikasi, distribusi anggaran, hingga  pelaksanaan di lapangan,” tegasnya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan bahwa hingga akhir Juli 2025, realisasi penerima manfaat Program MBG baru mencapai 9,8 persen atau sekitar 953.912 orang, dari total sasaran sekitar 9,6 juta jiwa yang meliputi pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Kendala utama terletak pada minimnya jumlah dapur SPPG yang aktif. Dari kebutuhan 2.753 unit, saat ini baru tersedia 335 unit. Artinya, kita masih kekurangan lebih dari 2.400 dapur,” ujar Luthfi.

Ia meminta seluruh pemerintah daerah untuk segera mengaktifkan dapur-dapur yang sudah terdaftar dan menyelesaikan kendala teknis maupun administratif. Bahkan, ia telah menginstruksikan pembentukan Satgas MBG di setiap kabupaten/kota melalui SK Bupati/Wali Kota.

“Kalau sekarang baru 335 unit, berarti ada sesuatu yang tersumbat. Maka mari kita buka penyumbat itu bersama-sama. Ini wujud keseriusan kita dalam membangun generasi yang sehat dan tangguh,” kata Gubernur Luthfi.

Jateng Peringkat Dua Nasional

Berdasarkan data BGN per 28 Juli 2025, terdapat 2.378 unit dapur SPPG aktif secara nasional, yang melayani lebih dari 7,4 juta warga setiap harinya. Jawa Tengah menempati peringkat kedua secara nasional setelah Jawa Barat dalam hal jumlah dapur aktif.

Tiga kabupaten dengan jumlah dapur aktif terbanyak di Jateng adalah Banyumas 32 unit, Blora 21 unit, Cilacap 16 unit, Sementara itu, Batang, Pekalongan, dan Rembang menjadi daerah prioritas untuk percepatan pembenahan sarana dapur.

Deputi BGN Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha mengapresiasi cepatnya langkah Jawa Tengah dalam merespons pelaksanaan program MBG. Ia menilai keberhasilan Jateng merupakan model nasional kolaborasi vertikal dan horizontal antarinstansi.

“Sinergi antara Kejaksaan, pemerintah daerah, dan pusat sangat baik di Jawa Tengah. Ini bisa menjadi contoh untuk daerah lain dalam mempercepat solusi atas masalah gizi nasional,” ujarnya.

Ditambahkan Kajati Hendro,  keberhasilan Program MBG tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak. Menurutnya, seluruh elemen, baik pusat maupun daerah, harus bekerja sama, termasuk pengawalan yang dilakukan oleh institusi Kejaksaan.

“Program ini menyangkut masa depan generasi penerus. Maka dari itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus mengawal setiap tahapannya mulai dari perencanaan, verifikasi, penyaluran anggaran, hingga pelaporan dan pelaksanaan. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami terhadap pembangunan sumber daya manusia,” tutupnya.