JAKARTA (Jatengreport.com) - Pagar laut ilegal yang terpasang di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Jakarta, dan Bekasi, ternyata tidak hanya gagal memberikan manfaat, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi signifikan.

Menurut Achmad Nur Hidayat, seorang ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp116,91 miliar setiap tahunnya.

Pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer ini diklaim untuk mitigasi abrasi dan tsunami, namun kenyataannya malah menghalangi akses nelayan ke wilayah tangkapan ikan.

Sebanyak 3.888 nelayan di Tangerang dan Bekasi terdampak karena pendapatan mereka menurun drastis akibat waktu melaut yang bertambah dan jarak yang semakin jauh, mengakibatkan kerugian mencapai Rp93,31 miliar per tahun.

Tidak hanya itu, biaya operasional nelayan juga meningkat hingga Rp18,60 miliar per tahun akibat peningkatan konsumsi bahan bakar untuk menjangkau area tangkapan ikan yang lebih jauh.

Selain merugikan dari sisi ekonomi, pagar laut yang terbuat dari bambu dan pemberat pasir ini juga merusak ekosistem pesisir dengan mengganggu habitat alami ikan, udang, dan kerang.

Achmad Nur Hidayat menyoroti bahwa proyek ini seharusnya dihentikan untuk mengembalikan akses nelayan ke wilayah penangkapan ikan dan menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir yang semakin terancam.

"Pemerintah perlu segera bertindak dengan membongkar pagar laut ilegal ini dan menerapkan kebijakan berbasis data untuk mitigasi abrasi yang lebih efektif," ujarnya.

Langkah konkret telah dimulai hari ini, Sabtu (18/1), setelah arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.

TNI AL bersama nelayan telah memulai proses pencabutan pagar laut tersebut, sebagai upaya untuk mengembalikan kesejahteraan masyarakat pesisir dan melindungi lingkungan.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk lebih ketat dalam mengawasi pembangunan di wilayah pesisir guna mencegah kerugian ekonomi dan kerusakan ekosistem yang lebih lanjut di masa depan.