SEMARANG (Jatengreport.com) - Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, banyak sektor pemerintahan dan pelayanan publik mulai mengadopsi sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.

Salah satu transformasi penting yang saat ini dilakukan adalah pengelolaan arsip yang sebelumnya berbentuk fisik kini beralih menjadi data digital.

Meskipun langkah ini dinilai dapat memodernisasi pelayanan publik dan mempercepat akses informasi, Anggota DPRD Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono, mengingatkan pemerintah daerah akan ancaman yang tidak boleh diabaikan, yaitu serangan siber.

Ferry menekankan bahwa di era digitalisasi, serangan siber merupakan salah satu ancaman serius yang bisa berdampak besar pada keamanan dan integritas data, termasuk arsip penting milik pemerintah.

Arsip digital, walaupun lebih mudah diakses dan disimpan dalam jumlah besar, menjadi target empuk bagi para peretas yang ingin mencuri, merusak, atau bahkan menghancurkan informasi yang bersifat sensitif.

"Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat banyak insiden kebocoran data dan serangan siber yang merugikan institusi pemerintah maupun swasta. Ini menunjukkan bahwa ancaman dunia maya nyata dan bisa menimpa siapa saja, termasuk pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengamanan arsip digital harus menjadi prioritas utama," tegas Ferry dalam pernyataannya di Semarang, baru-baru ini.

Ferry menjelaskan bahwa digitalisasi arsip merupakan langkah penting yang dilakukan pemerintah untuk menjawab tantangan zaman, di mana kebutuhan akan kemudahan akses informasi semakin meningkat.

Namun, proses ini membawa tantangan baru, yaitu meningkatnya risiko serangan siber yang semakin canggih.

"Pengelolaan arsip secara digital memang memberikan banyak manfaat seperti efisiensi ruang, percepatan akses data, dan kemudahan pencarian informasi. Namun, tanpa pengamanan yang memadai, langkah ini justru bisa menjadi ancaman yang lebih besar," tambahnya.

Ferry menekankan bahwa arsip digital yang dikelola oleh pemerintah sering kali memuat informasi yang sangat sensitif, termasuk dokumen penting terkait kebijakan pemerintah, perencanaan pembangunan, hingga data pribadi warga.

Jika informasi ini jatuh ke tangan yang salah, bukan hanya privasi warga yang terancam, tetapi stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik juga bisa terganggu.

"Kebocoran data atau peretasan arsip pemerintah bukan hanya persoalan teknis, tetapi dapat berdampak luas pada keamanan nasional dan ketertiban masyarakat," ujarnya.

Sebagai langkah preventif, Ferry mendesak pemerintah daerah Jawa Tengah untuk segera memperkuat sistem keamanan siber. Menurutnya, penguatan ini harus mencakup penerapan teknologi enkripsi yang lebih canggih, penggunaan sistem keamanan berlapis, serta pengawasan aktif terhadap potensi ancaman siber.

Dia juga menganjurkan agar pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki keahlian dalam bidang keamanan siber guna memastikan bahwa sistem yang diterapkan sudah memenuhi standar keamanan yang berlaku.

Selain peningkatan teknologi keamanan, Ferry juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan.

Ia menyarankan adanya pelatihan rutin bagi pegawai pemerintah terkait keamanan data digital, termasuk bagaimana mengidentifikasi ancaman siber dan tindakan yang harus dilakukan jika terjadi pelanggaran keamanan.

"Pengamanan siber bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga seberapa siap SDM kita menghadapi ancaman. Peningkatan kompetensi SDM adalah salah satu elemen kunci dalam menjaga keamanan arsip digital," tegasnya.

Tidak hanya itu, Ferry juga mengajak pemerintah daerah untuk lebih aktif berkolaborasi dengan lembaga-lembaga keamanan siber seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Menurutnya, dengan adanya kemitraan yang erat antara pemerintah daerah dan lembaga-lembaga ini, sistem keamanan yang diterapkan akan selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan ancaman siber.

"Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah. Diperlukan sinergi antara berbagai pihak untuk memastikan keamanan data yang dikelola," ujarnya.

Ferry juga menegaskan pentingnya audit keamanan siber secara berkala terhadap sistem pengelolaan arsip digital yang ada.

Audit ini bertujuan untuk menemukan kelemahan atau celah yang mungkin belum terlihat, sehingga dapat dilakukan perbaikan sebelum serangan terjadi.

"Audit ini sangat penting agar pemerintah tidak terlena dan selalu waspada. Perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap sistem keamanan yang digunakan agar lebih siap menghadapi ancaman siber yang terus berkembang," tambahnya.

Ferry mengimbau agar pemerintah daerah di Jawa Tengah tidak meremehkan persoalan ini. Ia menekankan bahwa keamanan siber bukan hanya tanggung jawab departemen IT, tetapi harus menjadi bagian integral dari setiap lini pemerintahan, terutama yang sudah mengadopsi sistem digital.

"Digitalisasi adalah masa depan, tetapi tanpa pengamanan yang kuat, ini bisa menjadi malapetaka. Pemerintah daerah harus bertindak proaktif dalam melindungi arsip dan data digital mereka, sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan pelayanan publik bisa berjalan lancar tanpa gangguan," pungkas Ferry Wawan Cahyono.

Pernyataan Ferry ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah agar terus waspada dalam menghadapi ancaman siber di era digital.

Dengan adanya langkah-langkah strategis yang tepat, seperti peningkatan keamanan, pelatihan SDM, dan kolaborasi dengan pihak terkait, diharapkan pemerintah daerah dapat meminimalisir risiko serangan siber dan melindungi data serta arsip yang berharga demi kepentingan masyarakat dan negara. (Adv)