JAKARTA (Jatengreport.com) – Arah kebijakan pengentasan kemiskinan di desa didorong bergeser dari pola bantuan konsumtif menuju pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Transformasi ini menempatkan masyarakat desa, khususnya generasi muda, sebagai pelaku utama dalam menggerakkan roda ekonomi.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Komisi E DPRD Jawa Tengah dengan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Ahmad Riza Patria, di Jakarta, baru-baru ini.

Dalam paparannya, Riza menegaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan desa kini bertumpu pada tiga pilar utama, yakni peningkatan keterampilan melalui pendidikan vokasi, kemudahan akses permodalan, serta perluasan jaringan pasar.

Menurutnya, pendekatan ini penting agar masyarakat desa tidak lagi bergantung pada bantuan, melainkan mampu membangun usaha produktif secara mandiri.

“Sekarang ada pemuda pelopor pedesaan perlu ditonjolkan. Semua daerah harus bisa menggerakkan masing-masing OPD supaya bisa berkolaborasi untuk meningkatkan peran pemuda membangun desa dan memberantas kemiskinan. Pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan itu masuk Program Asta Cita Presiden Prabowo,” ujar Riza.

Senada dengan itu, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Samsul Widodo, menilai pemuda memiliki posisi strategis sebagai katalis perubahan di desa.

Ia menyebut, pada sektor pertanian misalnya, generasi muda didorong mengembangkan konsep smart farming yang memadukan teknologi dan efisiensi produksi.

Tak hanya itu, di sektor perikanan, pemuda berpeluang mengembangkan usaha pengolahan hasil serta memperkuat rantai distribusi.

Sementara pada sektor kerajinan, peran mereka dinilai krusial dalam mendorong inovasi desain sekaligus memperluas pemasaran berbasis digital.

Namun, upaya tersebut tidak dapat berjalan optimal tanpa sinergi lintas sektor. Selama ini, program pengentasan kemiskinan dari berbagai kementerian dan pemerintah daerah masih kerap berjalan sendiri-sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan.

Untuk itu, pemerintah mendorong integrasi perencanaan berbasis desa melalui dokumen seperti RPJMDes dan RKPDes, agar setiap program saling terhubung dan tepat sasaran.

Pemerintah daerah diharapkan berperan sebagai penghubung antarprogram, sementara pemerintah pusat memastikan sinkronisasi kebijakan serta dukungan anggaran.

“Ada peraturan prioritas, pemda bisa mengeluarkan pergub, perbup, perwal untuk percepatan penanganan kemiskinan termasuk di dalamnya kolaborasi dan sinergi antar OPD. Jangan ada lagi kebijakan yang tumpang tindih dan ego sektoral,” tegasnya.

Riza juga mengakui, tidak semua pemuda tertarik pada sektor pertanian. Oleh karena itu, program pemberdayaan perlu dirancang lebih fleksibel dengan membuka peluang di sektor ekonomi kreatif, jasa, hingga industri digital.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto, menekankan pentingnya keberlanjutan dalam program pengentasan kemiskinan desa.

Ia berharap kebijakan yang dijalankan tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.

“Setelah kemarin berbasis desa, lebih spesifik menemukan lagi berbasis pemuda. Setelah dilihat, pemuda di Jateng ini masih ada yang masuk desil I–IV. Peluang IT masih terbuka lebar dalam industrinya,” ujarnya.

Ia pun mendorong pemerintah pusat agar semakin fokus dalam menekan angka kemiskinan, dengan menempatkan pemuda sebagai motor penggerak utama perubahan di desa. (Adv)