SEMARANG (Jatengreport.com) – Universitas Diponegoro (UNDIP) bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) melalui Direktorat Diplomasi Publik menggelar kuliah Public Diplomacy bertema “Diplomasi Maritim Indonesia: Arus Utama Soft Power dalam Isu Kedaulatan dan Hukum Laut”.

Kegiatan ini berlangsung di Gedung ICT lantai 5 Kampus UNDIP Tembalang, Selasa (7/4), dan diikuti pimpinan universitas, perwakilan Kemenlu RI, serta mahasiswa.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNDIP, Prof. Dr.rer.nat. Ir. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T., mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai sarana memperluas wawasan mahasiswa terkait diplomasi maritim.

“Patut bersyukur dapat mengikuti acara Public Diplomacy ini. Mudah-mudahan kita bertambah wawasan tentang diplomasi maritim,” ungkap Prof. Heru.

Ia menegaskan, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan mengelola wilayah lautnya. Menurutnya, diplomasi menjadi kunci agar Indonesia mampu berdaulat dalam memanfaatkan kekayaan maritim.

“Kebetulan kita tinggal di Indonesia yang kepulauan dan maritim. Hal tersebut merupakan anugerah dari Tuhan, sehingga kita harus menjaganya. Namun, tentunya kita perlu melakukan diplomasi dengan negara lain agar kita berdaulat memanfaatkan kekayaan alam dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

Direktur Diplomasi Publik Kemenlu RI, Ani Nigeriawati, yang juga alumni FISIP UNDIP, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan kemitraan antara Kemenlu RI dan perguruan tinggi.

“Public Diplomacy Goes to Campus merupakan bentuk kemitraan Kemenlu RI dengan UNDIP sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik,” kata Ani.
Ia juga menilai Semarang sebagai kota pelabuhan memiliki posisi strategis dalam konteks diplomasi maritim Indonesia.

“Tentunya sangat tepat jika berbicara mengenai diplomasi maritim di Semarang. Karena Semarang sejak menjadi Kota Pelabuhan dan menjadi pintu interaksi Indonesia dengan dunia,” ujarnya.

Dalam sesi pemaparan materi, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu RI, Heru Hartanto Subolo, menekankan pentingnya membangun kesadaran publik bahwa sektor maritim merupakan identitas sekaligus kekuatan strategis Indonesia.

“Oleh karena itu, masyarakat harus memahami diplomasi maritim ini. UNDIP juga harus mengambil peran dalam hal ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Deputi Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kemenlu RI, Dr. Gulardi Nurbintoro, memaparkan perjuangan panjang diplomasi Indonesia dalam memperoleh pengakuan sebagai negara kepulauan melalui Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982.

“Sejak awal kemerdekaan terus diperjuangkan. Agar kita bisa berdaulat dalam memanfaatkan sumber daya laut dan kapal asing tidak seenaknya masuk ke perairan Indonesia. Hingga akhirnya diakui pada tahun 1982. Yang tadinya 3 mil menjadi 12 mil,” ucap Dr. Gulardi.

Diskusi yang dimoderatori oleh Robetmi Jumpakita Pinem, S.AB., MBA, Ph.D tersebut juga menghadirkan Guru Besar FISIP UNDIP, Prof. Ika Riswanti Putranti, A.Md.A.K., S.H., M.H., Ph.D., sebagai penanggap. Ia menegaskan bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada pengelolaan sektor maritim.

“Laut memiliki nilai strategis yang luar biasa. Masa depan Indonesia ada di laut,” ujar Prof. Ika.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemutaran film “12 Mile: Guiding The Archipelago” yang mengangkat sosok diplomat sekaligus mantan Menteri Luar Negeri RI, Mochtar Kusumaatmadja.

Film ini menyoroti perjuangan panjang dalam memperluas batas laut Indonesia dari 3 mil menjadi 12 mil demi kedaulatan negara.

Produser film tersebut, Dr. M. Agus Imanuddin, S.H., M.Si., mengungkapkan bahwa film ini dibuat untuk memperkenalkan kembali jasa besar Mochtar Kusumaatmadja kepada generasi muda.

“Banyak orang yang tidak kenal sosok Mochtar Kusumaatmadja. Padahal jasanya besar bagi Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, yang melatarbelakangi untuk membuat film yang mengangkat Mochtar Kusumaatmadja supaya lebih dikenal oleh banyak orang, terutama di kalangan generasi sekarang,” ujar Dr. Agus.***